Rincian APBD Kota Manado 2025: Pendapatan Daerah Rp 1.7 Triliun, Belanja Daerah Rp 1.8 Triliun

Belanja Daerah : 1.404,29 M

Pembiayaan Daerah : 24,00 M

3. Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Pendapatan Daerah : 903,67 M

Belanja Daerah : 911,42 M

Pembiayaan Daerah : 7,74 M

4. Kota Bitung

Pendapatan Daerah : 864,83 M

Belanja Daerah : 829,23 M

Pembiayaan Daerah : -35,60 M

5. Kota Manado

Pendapatan Daerah : 1.764,50 M

Belanja Daerah : 1.829,58 M

Pembiayaan Daerah : 65,08 M

6. Kabupaten Minahasa Selatan

Pendapatan Daerah : 1.050,87 M

Belanja Daerah : 1.052,53 M

Pembiayaan Daerah : 1,66 M

7. Kabupaten Kepulauan Talaud

Pendapatan Daerah : 861,71 M

Belanja Daerah : 883,35 M

Pembiayaan Daerah : 21,64 M

8. Kota Tomohon

Pendapatan Daerah : 717,67 M

Belanja Daerah : 706,97 M

Pembiayaan Daerah : -10,70 M

9. Kabupaten Minahasa Utara

Pendapatan Daerah : 1.057,17 M

Belanja Daerah : 1.059,17 M

Pembiayaan Daerah : 2,00 M

10. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)

Pendapatan Daerah : 586,01 M

Belanja Daerah : 594,50 M

Pembiayaan Daerah : 8,49 M

11. Kota Kotamobagu

Pendapatan Daerah : 688,26 M

Belanja Daerah : 711,26 M

Pembiayaan Daerah : 0,00 M

12. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pendapatan Daerah : 631,27 M

Belanja Daerah : 648,48 M

Pembiayaan Daerah : 17,21 M

13. Kabupaten Minahasa Tenggara

Pendapatan Daerah : 702,45 M

Belanja Daerah : 713,39 M

Pembiayaan Daerah : 0,00 M

14. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Pendapatan Daerah : 616,53 M

Belanja Daerah : 621,53 M

Pembiayaan Daerah : 0,00 M

15. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pendapatan Daerah : 852,68 M

Belanja Daerah : 852,68 M

Pembiayaan Daerah : 0,00 M

Pada tahun anggaran 2025, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan menjadi landasan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. 

APBD 2025 ini dirancang dengan fokus utama pada peningkatan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah, pengesahan APBD ini menjadi salah satu momen penting dalam perencanaan pembangunan tahunan.

Mayoritas daerah mengalokasikan sebagian besar dana untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan, jembatan, serta fasilitas umum yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program UMKM, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi lokal menjadi salah satu prioritas anggaran di berbagai daerah. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan kesehatan, dengan alokasi dana untuk pembangunan sarana pendidikan, pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas kesehatan yang lebih merata.

Namun, tantangan terbesar dalam pelaksanaan APBD 2025 adalah memastikan pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan. Banyak pihak berharap agar dana yang dialokasikan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak terbebani oleh berbagai kendala birokrasi atau ketidaktepatan penggunaan anggaran.

Dengan disahkannya APBD 2025, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan perubahan positif bagi perkembangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempercepat tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini