Kepala Daerah Kader PDIP Baru Gabung Retreat Dipersilahkan, Tapi Sertifikat Tidak Ada Kata Lulus

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui sebelumnya retreat di Magelang, Jawa Tengah telah berlangsung sejak Jumat 21 Februari 2025.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan para kepala daerah.

Namun sempat menjadi sorotan dimana para kepala daerah yang merupaka salah satu kader partai tak ikut dalam kegiatan retreat.

Hal tersebut menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Para kepala daerah tersebut diketahui merupakan kader dari PDIP.

Yang diketahui baru mulai bergabung di kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Lantas bagi yang baru bergabung disebut Mendagri tak adan dinyatakan lulus.

Sebelumnya diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah membuka diri kepada para kepala daerah kader PDI Perjuangan yang ingin ikut bergabung di kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung sejak Jumat (21/2/2025).

Meskipun kegiatan sudah berjalan tiga hari, Tito mengaku akan tetap menerima para kepala daerah itu sebagai peserta retreat.

"Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung. Saya enggak akan sebutkan jumlahnya bergabung. Silakan, kita welcome masuk," katanya saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Namun, Tito menegaskan akan dilakukan penilaian berbeda kepada kepala daerah yang mengikuti retreat sejak hari pertama, dengan yang mengikuti retreat di tengah perjalanan.

Sebab, kata dia, dalam pembobotan sisi kehadiran dijelaskan peserta harus menghadiri paling sedikit 90 persen kegiatan retreat. 

"Ya, kita akan bedakan dengan sertifikatnya. Yang 90 persen sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti. Telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusnya," imbuhnya.

Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa 55 kepala daerah dari PDI-P akan segera mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Ada kemungkinan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, bergabung," ujarnya di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).

Bima tidak memerinci jadwal kedatangan dan jumlah pasti kepala daerah PDIP yang akan bergabung.

"Saya mendengar kemungkinan (masuk) bertahap, tapi jumlahnya kita tidak tahu," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) kemarin.

Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Belakangan, sinyal para kader PDI-P yang hendak bergabung dalam acara retreat semakin kuat setelah pengurus DPP PDI-P Pramono Anung yang juga Gubernur DKI Jakarta bertolak ke Magelang, Sabtu (22/2/2025).

Ia datang ke Magelang untuk berkomunikasi dengan Kemendagri terkait penundaan retreat kepala daerah tersebut. Saat ini dari data PDI-P ada 55 kepala daerah dari kader mereka yang masih menunggu perintah DPP untuk mengikuti retreat.

Serba-serbi Kegiatan Retreat Kepala Daerah di Magelang

Beragam peristiwa terjadi pada hari ketiga retreat di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Mulai dari kondisi kesehatan beberapa peserta yang menjadi perhatian, hingga isu yang paling diminati.

Kepala daerah yang berjumlah 450 orang itu memulai hari dengan aktivitas peribadatan.

Mereka berpencar, ada yang ke gereja, wihara, dan pura.

Sedangkan untuk yang Muslim, telah disediakan tenda masjid.

Pagi yang dimulai dengan kekhusyukan ibadah tersebut kemudian dilanjutkan dengan materi dari Lembaga Ketahanan Nasional.

Berselang beberapa saat, terdengar kabar bahwa ada kepala daerah yang tumbang.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengatakan, tiga kepala daerah yang tumbang itu kelelahan sehingga harus dirujuk ke rumah sakit.

"Kesimpulannya dokter adalah (mereka) terlalu lelah, karena rangkaiannya mulai dari pelantikan di Istana sampai sekarang melelahkan sekali, apalagi kalau sudah usia," kata Bima.

Jatuh sakit

Bima mengungkapkan, dari tiga kepala daerah yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Magelang, dua di antaranya harus rawat inap.

Bima enggan menyebut siapa saja kepala daerah yang dirujuk ke rumah sakit karena kelelahan.

Namun, dia memastikan bahwa kondisi ketiga kepala daerah tidak terlalu parah sehingga kemungkinan bisa segera sembuh.

Selain tiga kepala daerah yang dirujuk ke RS, dua kepala daerah juga harus beristirahat di tenda karena alasan kesehatan.

Bima mengatakan, bagi kepala daerah yang memerlukan waktu istirahat diperbolehkan, dengan harapan bisa kembali fit keesokan harinya.

Meski ada peserta yang sakit, Bima mengatakan, jadwal pemberian materi retreat tidak berubah dari rencana semula.

Kepala daerah yang sakit nantinya akan diminta menyesuaikan diri dan tidak dipaksa ikut jika benar-benar dalam kondisi tidak sehat.

"Yang menyesuaikan adalah yang sakitnya. Karena jadwalnya sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga sangat padat. Tapi kalau kondisinya tidak mungkin, silakan, dan istirahat di tenda atau ritme. Supaya bisa fit pada pemerintahan berikutnya," tutur dia.

Efisiensi isu yang paling diminati

Efisiensi anggaran menjadi isu yang paling diminati oleh para kepala daerah.

Hal ini diungkapkan Bima sebelum materi terkait pengelolaan keuangan yang diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berlangsung.

Antusiasme kepala daerah terkait pembahasan duit ini bisa dirasakan Bima dari daftar pertanyaan yang mereka terima.

"Akan sangat banyak yang bertanya, teman-teman soal efisiensi, mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa menjadi panduan lah bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi, menyusun RPJMD dan lain-lain," kata dia.

Usai mengisi materi, Menkeu Sri Mulyani membenarkan prediksi yang sebelumnya dikatakan Bima Arya.

Wanita yang akrab disapa Ani menyebut, dia diberondong pertanyaan soal efisiensi yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah.

"Banyak pertanyaan dari kepala daerah, tentu mengenai pelaksanaan Inpres 1, termasuk efisiensi, karena ada dalam hal ini dari daerah juga harus berkontribusi," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan bahwa para kepala daerah bertanya terkait formula anggaran, khususnya dana bagi hasil dalam beberapa proyek infrastruktur.

Selain itu, dia juga menyampaikan materi terkait pengelolaan keuangan untuk dukungan tujuan nasional.

"Apakah itu dari sisi pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan bagaimana kepala-kepala daerah tentu diharapkan untuk terus sinergi, koordinasi, sehingga dampak dari keuangan negara, baik APBN maupun APBD, itu bisa optimal atau bisa dimaksimalkan," ujar dia.

(Sumber Kompas)