Belajar Harmonisasi dari ODSK, Ferry Liando Ingatkan Bahaya Pecah Kongsi Kepala Daerah

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2025-2030, Yulius Selvanus-Victor Mailangkay serta 14 pasangan kepala daerah kabupaten kota di Sulut dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis 20 Februari 2025 pagi. 

Pengamat Politik Pemerintahan dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Liando mengungkapkan, setiap periode kepemimpinan kepala daerah dan pasangan memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing.

Ia mengungkapkan, para kepala daerah yang baru dilantik agar menjaga keharmonisan. 

Belajar dari Olly Dondokambey dan Steven Kandouw yang memimpin Sulawesi Utara dua periode. 

Selama sembilan tahun pasangan ini harmonis. Tidak pernah ada konflik  

"Banyak hal positif yang bisa dipetik. Paling tidak oleh kepala daerah dan pasangannya hasil pilkada 27 November 2024 lalu," ujar Liando, Kamis (20/2/2025). 

Liando mengatakan, salah satu kekuatan dan menjadi modal kuat tata kelola pemerintahan atau Good Governance adalah harmonisasi elit-elit politik penyelenggara pemerintahan.

“Sudah tentu tanpa harmonisasi maka keseimbangan akan lenyap dan cita-cita politik akan sulit terwujud,” ujarnya. 

Belajar dari pengalaman di Indonesia selama ini, pasangan kepala daerah yang mampu menjaga harmonisasi dalam dua periode pemerintahan amatlah jarang. Apalagi masa kepemimpinan hingga memasuki periode kedua. 

Sebagian besar pasangan kepala daerah dan wakilnya dilanda konflik berkepanjangan.

“Di Sulut saja hampir semua kabupaten kota di pimpin oleh kepala daerahnya dan pasangan nya konflik satu sama lain,” ungkap Dosen Kepemiluan Fisip Unsrat itu.

Bahkan, ada pasangan kepala daerah terlibat konflik pada saat baru saja dilantik, berdebat soal kewenangan. 

Tarik menarik soal promosi jabatan birokrasi dan saling meng-kapling proyek-proyek fisik pemerintah.

Namun prestasi yang sangat membanggakan dicatat pasangan ODSK. Hubungan mereka tetap awet, terawat dan saling melengkapi satu sama lain.

Pasangan ODSK tidak pernah tersiar kabar ke publik tentang adanya perseteruan hingga mengakhiri jabatan periode kedua.