Daftar Lengkap Kepala Daerah di Sumatera Utara yang Dipastikan Dilantik pada 20 Februari 2025

Ya’atulo Gulo - Aorta Lase

21. Kabupaten Nias Barat

Eliyunus Waruwu - Sozishkhi Hia

22. Kabupaten Nias Selatan

Sokhiatulo Laila - Yusuf Nache

23. Kabupaten Nias Utara

Amizoro  Waruwu - Yusman Zega

24. Kabupaten Padang Lawas

Puta Mahkota Alam - Achmad Fauzan Nasution

25. Kabupaten Padang Lawas Utara

Reski Basyah Harahap - Basri Harahap

26. Kabupaten Pakpak Bharat

Franc Bernhard - Mutsyuhito Solin

27. Kabupaten Samosir

Vandiko Timotius Gultom - Ariston Tua Sidauruk

28. Kabupaten Serdang Bedagai

Darma Wijaya - Adlin Umar Yusri Tambunan

29. Kabupaten Simalungun

Anton Achmad Saragih - Benny Gusman Sinaga

30. Kabupaten Tapanuli Selatan

Gus Irawan Pasaribu - Jafar Syahbuddin Sitonga

31. Kabupaten Tapanuli Tengah

Masinton Pasaribu - Mahmud Sitompul

32. Kabupaten Tapanuli Utara

Jonius Tripar Parsaoran Hutabarat - Deni Parlindungan

33. Kabupaten Toba

Effendi Napitupulu - Audi Murphy Sitorus

Kepala Daerah Dilantik Tanggal 20 Februari 2025

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Perpres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo, serta diundangkan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi.

Salah satu isi perpres memuat bahwa Presiden RI akan melantik kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara serentak pada 20 Februari 2025.

Hal ini dimuat dalam Pasal 22A Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2025.

"Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025," bunyi isi perpres tersebut.

Selain itu, pasal yang sama juga mengatur bahwa kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 tidak memiliki sengketa terkait pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selanjutnya, Pasal 22 Ayat (2) mengatur soal kriteria kepala daerah yang tidak turut dilantik pada 20 Februari 2025.

Mereka adalah kepala daerah yang memiliki sengketa pilkada di MK; harus melaksanakan pemilihan ulang, suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai putusan MK atau adanya keadaan memaksa (force majeure).

Selain itu, Pasal 22B Ayat (1) di aturan yang sama mengatur soal pelantikan kepala daerah di Aceh.

Pasal 22B Ayat (2) menyebutkan bahwa pelantikan kepala daerah di Aceh dikecualikan dari tanggal 20 Februari 2025.

Sementara Pasal 22B Ayat (1) huruf a menyatakan, gubernur dan wakil gubernur Aceh dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Sedangkan, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Aceh dilakukan oleh gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota.

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini