Mahasiswa Kotamobagu Sulut Soroti Pemangkasan Anggaran Pendidikan, Irham Sengkey: Kemungkinan Demo

TRIBUNMANADO.CO.ID – Pemangkasan anggaran pendidikan oleh pemerintah pusat menuai sorotan dari mahasiswa di Kotamobagu, Sulawesi Utara (Sulut).

Rencana aksi demonstrasi mulai menguat sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pemangkasan sekitar Rp 8 triliun, kini giliran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) yang terkena pemotongan anggaran hingga Rp 14 triliun.

Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun.

Dilansir dari Tribunnews, Rabu (12/2/2025), Kemendiksaintek yang semula memiliki pagu anggaran 2025 sebesar Rp 56,6 triliun, kini harus menghadapi pemangkasan sebesar Rp 14,3 triliun.

Pemotongan ini mencakup belanja tunjangan dosen baik PNS maupun non-PNS, bantuan operasional kampus negeri dan swasta, serta proyek Sekolah Garuda yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, gaji dan tunjangan pegawai tidak terdampak pemangkasan anggaran.

"Pagu awal untuk gaji dan tunjangan pegawai itu Rp 13,512 triliun memang tidak kena efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sehingga kami tetap usulkan sejumlah itu,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Kebijakan ini mendapat tanggapan dari organisasi mahasiswa di Sulawesi Utara, salah satunya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bolaang Mongondow.

"Pemotongan anggaran pendidikan adalah langkah mundur yang berpotensi merusak masa depan pendidikan di Indonesia," kata Ketua PMII Cabang Bolmong, Irham Maulana Sengkey, Jumat (14/2/2025).

Menurutnya, dampak pemangkasan ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang, karena kualitas pendidikan yang buruk akan menghambat pembangunan SDM dan pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa, bukan sebagai sektor yang bisa dikorbankan demi kepentingan lain," ucapnya.

Irham menambahkan bahwa tanpa komitmen yang kuat terhadap pendidikan, mimpi untuk menciptakan generasi emas Indonesia akan semakin sulit diwujudkan.

Ia juga mengonfirmasi bahwa pihaknya masih mengkaji lebih lanjut dampak dari kebijakan ini, namun tidak menutup kemungkinan adanya aksi sebagai bentuk protes.

"Saat ini kami masih berupaya melakukan kajian lebih lanjut. Kita lihat saja, kemungkinan akan ada aksi (demo),” tegasnya.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>

Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>

Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>>