Kepala Daerah di Sulut Siap Dilantik, Ini Prioritas 100 Hari Kerja Menurut Pengamat Pemerintahan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sejumlah kepala daerah di Sulawesi Utara yang terpilih dalam Pilkada 2024 akan resmi dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. 

Beberapa di antaranya merupakan petahana, sementara lainnya baru pertama kali menjabat. Mulai dari Gubernur, Bupati hingga Wali kota.

Pengamat Pemerintahan Sulut, Baso Affandi, menilai 100 hari kerja pertama sangat krusial karena menjadi penentu arah dan implementasi program-program yang dijanjikan saat kampanye.

Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga kepala daerah perlu merancang program yang sesuai dengan potensi, masalah, dan aspirasi masyarakat di daerah masing-masing.

"Janji kampanye yang telah disampaikan selama pemilihan menjadi dasar legitimasi bagi kepala daerah yang terpilih," ucapnya, Kamis (13/2/2025).

Oleh karena itu, Baso katakan dalam 100 hari pertama, mereka harus bisa menunjukkan komitmen dengan mulai merealisasikan program yang relevan. 

Program-program ini bisa berfokus pada infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai contoh, jika janji kampanye lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, maka langkah awal yang nyata harus segera dilaksanakan, seperti memulai pembangunan atau pemeliharaan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya.

Lebih lanjut, Baso menilai setiap daerah memiliki tantangan tersendiri, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan infrastruktur, atau bencana alam. 

"Dalam hal ini, kepala daerah harus cepat beradaptasi dan merumuskan solusi yang inovatif serta berdampak bagi masyarakat.

Program yang dijalankan juga harus mengacu pada potensi lokal yang bisa diberdayakan, seperti memanfaatkan sektor pariwisata, pertanian, atau ekonomi kreatif untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, sinergi antara program daerah dan kebijakan nasional sangat penting agar pembangunan dapat berjalan selaras dan saling mendukung. 

"Misalnya, jika pemerintah pusat mengusung pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, maka kepala daerah harus menyesuaikan kebijakan agar dapat mempercepat proyek tersebut," sambung Baso.

Sinergi ini juga penting dalam sektor-sektor prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan yang memadai.

Kepala daerah harus mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program. 

Dengan mendengarkan aspirasi warga, mereka bisa lebih memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

Menurut Baso, program-program yang berasal dari kebutuhan nyata masyarakat akan lebih efektif dan diterima dengan baik, serta dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap perubahan yang terjadi.

Selama 100 hari pertama, kepala daerah juga harus memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat dievaluasi secara transparan. 

Kemudian, laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan, pencapaian yang sudah terwujud, serta tantangan yang dihadapi harus disampaikan secara terbuka. 

"Hal ini penting agar masyarakat dapat melihat hasil nyata dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang."

Sebagai saran bagi kepala daerah yang baru dilantik, Baso mengatakan mereka harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dengan fokus pada program yang langsung dirasakan manfaatnya.

Seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. 

"Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat juga harus ditingkatkan agar kebijakan yang diterapkan sejalan dengan program nasional, sambil tetap memperhatikan kondisi daerah masing-masing," sambungnya.

Selanjutnya, potensi lokal yang ada di tiap daerah juga harus diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat, baik itu di sektor ekonomi, budaya, maupun sumber daya alam. 

Selain menjalankan program jangka pendek dalam 100 hari pertama, kepala daerah juga harus memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang konsisten dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi hal yang krusial. 

Oleh karena itu, kepala daerah perlu memperkuat mekanisme keterlibatan publik dalam perencanaan dan evaluasi program, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.

Dengan pendekatan yang tepat, kepala daerah yang baru dilantik dapat memanfaatkan momentum 100 hari pertama untuk membuktikan komitmen mereka terhadap janji kampanye dan mewujudkan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus tetap selaras dengan agenda pemerintah pusat. (Pet)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.