Kepala Daerah di Sulut Siap Dilantik, Ini Prioritas 100 Hari Kerja Menurut Pengamat Pemerintahan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sejumlah kepala daerah di Sulawesi Utara yang terpilih dalam Pilkada 2024 akan resmi dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. 

Beberapa di antaranya merupakan petahana, sementara lainnya baru pertama kali menjabat. Mulai dari Gubernur, Bupati hingga Wali kota.

Pengamat Pemerintahan Sulut, Baso Affandi, menilai 100 hari kerja pertama sangat krusial karena menjadi penentu arah dan implementasi program-program yang dijanjikan saat kampanye.

Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga kepala daerah perlu merancang program yang sesuai dengan potensi, masalah, dan aspirasi masyarakat di daerah masing-masing.

"Janji kampanye yang telah disampaikan selama pemilihan menjadi dasar legitimasi bagi kepala daerah yang terpilih," ucapnya, Kamis (13/2/2025).

Oleh karena itu, Baso katakan dalam 100 hari pertama, mereka harus bisa menunjukkan komitmen dengan mulai merealisasikan program yang relevan. 

Program-program ini bisa berfokus pada infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai contoh, jika janji kampanye lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, maka langkah awal yang nyata harus segera dilaksanakan, seperti memulai pembangunan atau pemeliharaan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya.

Lebih lanjut, Baso menilai setiap daerah memiliki tantangan tersendiri, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan infrastruktur, atau bencana alam. 

"Dalam hal ini, kepala daerah harus cepat beradaptasi dan merumuskan solusi yang inovatif serta berdampak bagi masyarakat.

Program yang dijalankan juga harus mengacu pada potensi lokal yang bisa diberdayakan, seperti memanfaatkan sektor pariwisata, pertanian, atau ekonomi kreatif untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, sinergi antara program daerah dan kebijakan nasional sangat penting agar pembangunan dapat berjalan selaras dan saling mendukung. 

"Misalnya, jika pemerintah pusat mengusung pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, maka kepala daerah harus menyesuaikan kebijakan agar dapat mempercepat proyek tersebut," sambung Baso.

Sinergi ini juga penting dalam sektor-sektor prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan yang memadai.