Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pilkada 2024

Daftar Bupati Terpilih di Sumatera Barat yang Tidak Akan Dilantik pada 20 Februari 2025

Tayang: Selasa, 11 Februari 2025 09:53 WITA

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Frandi Piring

lihat foto

Daftar Bupati Terpilih di Sumatera Barat yang Tidak Akan Dilantik pada 20 Februari 2025

Kolase Tribun Manado-Grafis/Dok. Lezen.id

BUPATI BATAL DILANTIK - Potret Bupati Pasaman terpilih, Welly Suhery (paling kiri), Bupati Pasaman Barat H. Yulianto (kedua dari kiri), Wakil Bupati Pasaman Anggit Kurniawan (kedua dari kanan), Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan (paling kanan). Para Bupati-Wakil Bupati terpilih di Sumatera Barat ini tidak akan dilantik pada 20 Februari 2025. Simak selengkapnya dalam artikel 'Daftar Bupati Terpilih di Sumatera Barat yang Tidak Akan Dilantik pada 20 Februari 2025'.

Baca Selanjutnya:

Renungan Harian Kristen Ezra 3:8-13, Merdeka Melayani dan Berekspresi

22. Kabupaten Lamandau

23. Kabupaten Kutai Kartanegara

24. Kabupaten Kepulauan Talaud

25. Kabupaten Jeneponto

26. Kabupaten Jayapura

27. Kabupaten Halmahera Utara

28. Kabupaten Gorontalo Utara

29. Kabupaten Empat Lawang

30. Kabupaten Buton Tengah

31. Kabupaten Buru

32. Kabupaten Bungo

33. Kabupaten Boven Digoel

34. Kabupaten Berau

35. Kabupaten Bengkulu Selatan

36. Kabupaten Belu

37. Kabupaten Barito Utara

38. Kabupaten Bangka Barat

39. Kabupaten Banggai

40. Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan isi UU Pasal 48 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, para pihak (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten/Kota) dapat menghadirkan Saksi/Ahli dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan yang jumlahnya ditentukan oleh Mahkamah.

MK memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan Saksi/Ahli maksimal sebanyak 4 (orang) untuk Kabupaten/Kota dan 6 (enam) orang untuk Provinsi dengan komposisi diserahkan pada masing-masing pihak.

Kemudian, Suhartoyo menyampaikan kepada KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan sidang selanjutnya.

Sedangkan terhadap perkara yang telah selesai dapat menjadi bahan koordinasi dengan instansi terkait.

“Pihak KPU dan Bawaslu supaya nanti selalu dikoordinasikan dengan jajarannya untuk sidang kelancaran sidang-sidang selanjutnya di tahap pembuktian karena tahap pembuktian mungkin lebih pendalaman, lebih detail, dan lebih komprehensif. Termasuk mungkin bisa juga data-data ini bisa dijadikan bahan koordinasi dengan instansi-instansi lain berkaitan dengan proses-proses lebih lanjut terhadap perkara-perkara yang sudah selesai,” urai Suhartoyo.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, MK diberikan waktu untuk menyelesaikan seluruh perkara PHPU Kepala Daerah paling lama 45 hari kerja sejak perkara dicatat dalam e-BRPK.

Lebih lanjut, berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2025, MK akan memutus sisa perkara yang masuk tahap Pemeriksaan Persidangan Lanjutan pada 24 Februari 2025 mendatang. (Fitri Yuliana/mkri.id)

(TribunManado.co.id/Fra)