Daftar Lengkap 6 Bupati Terpilih di Sumatera Barat yang Tidak Akan Dilantik pada 6 Februari 2025

TRIBUNMANADO.CO.ID - Daftar lengkap Bupati terpilih Pilkada 2024 di Sumatera Barat (Sumbar) yang tidak dilantik pada pelantikan tahap pertama, 6 Februari 2025.

Dari total 12 Kabupaten di Sumbar, hanya 6 paslon terpilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara 6 paslon terpilih lainnya masih menunggu penyelesaian perkara gugatan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, 12 paslon Bupati - Wakil Bupati terpilih di Sumbar unggul dalam perolehan suara berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan KPU.

Lantas siapa saja Bupati beserta Wakil terpilih di Sumatera Barat yang belum akan dilantik pada 6 Februari?

Berikut daftarnya:

1. Eka Putra - Ahmad Fadly

Paslon Terpilih Kabupaten Tanah Datar

2.. Safni - Ahlul Badrito  

Paslon Terpilih Kabupaten Lima Puluh Kota

3. Khairunas - Yulian  

 Kabupaten Solok Selatan

4. Rinto Wardana - Jakop Saguruk

Paslon Terpilih Kabupaten Mentawai

5. Welly Suhery - Anggit Kurniawan

Paslon Terpilih Kabupaten Pasaman

6. Yulianto - Ihpan

Paslon Terpilih Kabupaten Pasaman Barat

Jadwal Pelantikan

Pelantikan untuk semua kepala daerah terpilih se-Indonesia yang sudah ditetapkan KPU akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025.

Sementara bagi daerah yang hasil Pilkadanya bersengketa di MK, pelantikan paslon terpilihnya masih akan menunggu putusan akhir.

Mereka berpeluang dilantik pada pelantikan tahap kedua apabila putusan MK tidak mendiskualifikasi.

Sebagaimana, Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mencapai kesepakatan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024, yang tidak terlibat sengketa di MK akan dilakukan pada 6 Februari 2025.

Kesepakatan terkait jadwaL pelantikan itu didapat dalam rapat yang diadakan pada Rabu, 22 Januari 2025 lalu.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa pelantikan ini mencakup Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Begitu juga sebaliknya, untuk daerah yang hasil Pilkadanya masih dalam proses sengketa di MK, pelantikan baru akan dilakukan setelah ada keputusan dari sidang perselisihan atau pada pelantikan tahap dua.

MK diharapkan dapat menyelesaikan semua perkara perselisihan hasil Pilkada serentak 2024 paling lambat pada 15 Maret 2025.

Rifqi menambahkan bahwa pelantikan untuk daerah yang masih dalam sengketa akan dilakukan setelah MK mengeluarkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat kerja yang diadakan oleh Komisi II DPR RI tersebut bertujuan untuk membahas pelantikan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024.

Ia juga menegaskan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih akan dilaksanakan di Jakarta.

“Jadi baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, seluruhnya yang melantik Presiden Prabowo,” ujar Rifqi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (22/1/2025), dikutip dari Kompas, Minggu (26/1).

Kesepakatan pelantikan serentak semua tingkatan kepala daerah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

“Dasar hukumnya adalah ketentuan dalam Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana Presiden sebagai Kepala Pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara serentak,” jelas Rifqi.

Hasil rapat ini juga diharapkan dapat memastikan kelancaran pelantikan kepala daerah dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Baca juga: Daftar Lengkap 7 Bupati Terpilih di Sumatera Selatan yang Tidak Akan Dilantik pada 6 Februari 2025

(TribunManado.co.id)