Prabowo Usul Bupati dan Gubernur Dipilih DPRD, Liando: Pola Kelembagaan Parpol Belum Efektif

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyinggung soal sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, di mana DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati.  

Hal tersebut disampaikannya kala menjelaskan bahwa perlunya pemikiran untuk memperbaiki sistem Partai Politik. 

Pasalnya, dikatakan bahwa pelaksanaan sistem pelaksanaan Pilkada ini menghabiskan anggaran hingga triliunan.

Baca juga: Ferry Liando Lantik Merry Mawardi sebagai Ketua PIKI Manado Sulawesi Utara

"Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” terangnya dalam pidato di HUT ke-60 Golkar.

Terkait pernyataan tersebut, Dosen Kepemiluan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando mengatakan 
Pernyataan Presiden sangat dimaklumi karena pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata tidak menjadi lebih baik dari pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD ataupun dalam proses pengangkatan.

Malah beberapa laporan kinerja di beberapa daerah ternyata daerah yang kinerjanya lebih baik ternyata hanya dipimpin oleh kepala daerah berstatus penjabat yang tidak dipilih langsung tapi hanya melalui proses pengangkatan. 

"Sementara daerah yang dipimpin kepala daerah yang dipilih langsung memiliki kinerja pada urutan di bawah," jelasnya

Kata Liando di sisi lain terdapat kepala daerah hasil pemilihan langsung berurusan dengan penegak hukum karena prilaku korupsi. 

Menurutnya hasil evaluasi Kemendagri dan Kemenpan terdapat kepala daerah yang miskin inovasi dalam memajukan daerahnya, baik dalam hal kebijakan, pelayanan publik maupun strategi mengelola pendapatan daerah. 

"Miskin inovasi menjadi pemicu suatu daerah hanya bergantung pendanaan daerah dari transfer pemerintah pusat," jelasnya

Dia melihat proses Pilkada langsung menjadi salah satu pemicu buruknya kinerja sebagian kepala daerah.

Pertama dalam hal seleksi calon oleh Parpol belum dilakukan secara benar oleh sebagian besar Parpol. 

Parpol kerap mengabaikan proses kaderisasi anggota sebelum diusulkan menjadi calon. 

"Calon yang diusung lebih mengedepankan kemampuan modal yang dimiliki ketimbang pegalaman kepemimpinan," jelasnya

Kedua, prilaku pemilih sebagian besar belum teredukasi dengan baik. 

Pertimbangan dalam memilih calon kerap tidak didasarkan pada prestasi dan kapasitas. 

"Dasar pilihannya adalah imbalan seperti politik uang atau faktor kedekatan emosioanl semata," jelasnya

Menurutnya perbedaan pilihan kerap tidak memperkaya demokratisasi pemilihan, tetapi mengarah pada permusuhan, politisasi sara, dan adu domba. 

Kultur dan struktur sosial masyarakat terpeca belah hanya karena perbedaan pilihan.

Namun demikian meski wacana Presiden Prabowo mengganti sistim pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak akan secara otomatis pemilihan akan menjadi lebih baik.

"Permasalahan Pilkada bukan pada sistem apakah langsung atau oleh DPRD. Permasalahan saat ini adalah pola kelembagaan Parpol yang sebagiannya belum efektif menciptakan kader pemimpin yang memiliki kapasitas dan etika kepemimpinan yang baik," jelasnya

Kata Liando, jika kelembagaan Parpol belum mampu melahirkan kader-kader terbaik maka mekanisme Pilkada oleh DPRD tetap akan bemasalah. 

"Kader-kader Parpol di DPRD sebagai pemilih dan calon yang akan diusung parpol berpotensi tetap akan melakukan politik uang. 

Jadi terlalu sulit jika mengatasnamakan bahwa pemilihan di DPRD akan menghilangkan politik uang," jelasnya.

Menurutnya jika semua Parpol punya komitmen membekali setiap anggotanya dengan jiwa kepemimpinan yang baik, jauh sebelum prsoses pencalonan di mulai maka apapun sistem pemilihannya tetap akan baik. 

"Jadi permasalahan Pilkada bukan pada sistem apakah langsung atau oleh DPRD, tetapi masalahnya adalah ketidaksiapan sebagian besar Parpol dalam mempersiapkan calon jauh sebelum pencalonan dimulai," jelasnya. (Ren)