Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Diminta Presiden Prabowo dan Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono diminta Presiden Prabowo untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di depan gerbang Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024). 

"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi (sebagai Kepala OIKN). (Pelantikannya) belum," kata Prasetyo.

Kendati begitu, jadwal pelantikan resmi belum diputuskan. Ia pun menuturkan, wakil untuk Basuki belum ditentukan.

Prasetyo Hadi menuturkan, Prabowo memiliki komitmen agar pembangunan IKN tetap dilanjutkan, bahkan pembangunan infrastruktur selesai dalam waktu 4 tahun.

"Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur, supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, maupun yudikatif," tutur Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, pembangunan harus cepat. Sehingga Semua program prioritas akan diselesaikan dalam waktu dekat.

"Semua program-program prioritas dalam waktu cepat harus segera dikerjakan," lanjut dia.  

Isu pembangunan IKN menjadi salah satu dari empat poin yang disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan di hari kedua retret di Akmil Magelang.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljoni juga telah membuka tabir teka-teki pejabat definitif Kepala Otorita IKN.

Selama empat bulan, Basuki menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.

"Ini saya bukan mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN. Masih sebagai Plt Kepala, sekarang Plt-nya sudah berhenti," ujar Basuki saat ditemui dalam acara serah terima jabatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ia emban selama satu dekade kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024) malam.

Namun, keputusan resmi jabatan baru Basuki di pemerintahan tersebut akan ditetapkan lewat Keputusan Presiden (Kepres) yang diteken Prabowo.

"Ya secepatnya, sudah diurus oleh bapak-bapak Setneg," imbuhnya.

Jelas Basuki, dalam dua tahun ke depan, kantor lembaga yudikatif dan legislatif di IKN telah terbangun.

"Gedung-gedungnya, DPR, MPR, MK lainnya, yudikatif juga harus dibangun," tandasnya.

Baca juga: Menlingkup Tegaskan Impor Sampah Harus Dihentikan sebagai Bentuk Komitmen Rezim Presiden Prabowo

(Sumber: Kompas.com)