Tugas 6 Anggota DPR RI Asal Sulawesi Utara : Banggar, Kesehatan, Keuangan, Hukum dan Infrastruktur

MANADO, TRIBUN - Enam wakil rakyat dari Sulawesi Utara mulai menjalankan peran dalam struktur komisi DPR RI setelah ditetapkan pada Selasa (22/10/2024).

Dua anggota DPR RI asal Sulawesi Utara, Rio Dondokambey dan Hillary Brigitta Lasut (HBL) sama-sama ditempatkan pada Komisi XI yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan nasional.

Sementara empat legislator lainnya ditempatkan pada komisi yang berbeda.

Rio dan HBL, dua politisi milenial Sulut mendapat tugas yang sama di Komisi IX akan bermitra dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan.

Rio mengaku akan all out memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Sulut. Ia pun siap memperjuangkan anggaran untuk masyarakat.

"Masuk komisi keuangan DPR RI sesuai dengan latar pendidikan, tentunya akan memperjuangkan anggaran untuk membantu masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara," ujar politisi PDI-Perjuangan ini.

Meski berada pada komisi yang membidangi moneter, ia mengaku tetap memperjuangkan aspirasi kaum muda. "Saya tidak akan lupa dengan isu isu kepemudaan," kata dia.

Sementara politisi Partai Demokrat Hillary Lasut, duduk di Komisi IX merupakan pengalaman baru.

Saat menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem periode lalu, ia sempat duduk di Komisi III yang membidangi penegakan hukum.

Ia kemudian di-rolling ke Komisi I yang membidangi pertahanan dan luar negeri.

Christiany Eugenia Paruntu (CEP) yang baru pertama kali duduk sebagai legislator Senayan diberi tugas pada Komisi XII.

Mantan Bupati Minahasa Selatan itu membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup dan investasi.

Pada pembentukan badan DPR RI, Ketua DPD Partai Golkar Sulut ini juga ditempatkan pada Badan Anggaran DPR RI.

Felly Estelita Runtuwene (FER) kembali dipercaya sebagai Ketua Komisi IX.

Politisi Partai Nasdem yang menjalani periode kedua di Senayan itu membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.