Pilkada Bitung Sulut, Paslon Debat Soal Kependudukan, Infrastruktur, Tata Ruang, Penangkapan Terukur

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Pertanyaan tentang kependudukan, menjadi pertanyaan pertama yang muncul di Debat kedua paslon kepala daerah, wali kota dan Wakil wali Kota Bitung Sulut tahun 2024, Selasa (22/10/2024) di ruang sidang Paripurna DPRD Bitung.

Paslon kepala daerah Bitung, nomor urut 1 Geraldi Mantiri - Erwin Wurangian dan nomor 2 Hengky Honandar - Randito Maringka menjawab pertanyaan dari panelis.

Kemudian diberikan kesempatan merespons atas jawaban dari masing-masing paslon dan menanggapi.

Baca juga: Pilkada Bitung Sulut, Ini Tema Debat Kedua Paslon Kepala Daerah Bitung Serta 7 Nama Panelis

Di segmen kedua pertanyaan tentang kependudukan, untuk calon Wakil wali kota Bitung Randito Maringka.

Mengenai kependudukan, data tahun 2023 menunjukkan jumlah 219.063 jiwa. Populasi  pertumbuhan pendudukan dan seberan tidak merata di beberapa kecamatan jadi masalah serius.

Seperti di Kecamatan Matuari dan Girian, miliki jumlah penduduk lebih tinggi dari kecamatan lain, hal ini berdampak pada ketersediaan layanan dasar perumahan dan infrastruktur.

"Konsep serta strategi yang bisa di implementasikan ketika terpilih sebagai pimpinan Kota dalam menghadapi permasalahan kependudukan di Kota Bitung?," kata moderator debat Anggie Kuntag saat membacakan pertanyaan dari panelis ke calon Wakil wali kota Randito Maringka, Selasa (22/10/2024).

Randito menjawab, jumlah penduduk di Kecamatan Maesa dan Matuari seperti diketahui penduduk yang harus di tingkatkan yaitu pelayanan oleh pemerintah, seperti bentuk administrasi.

Mulai dari lingkungan dan Ketua RT bantu pemerintah, agar bisa memberikan pelayanan terbaik ke masyakat agar ada pemerataan.

Kemudian, pertanyaan dari panelis untuk calon Wakil wali kota nomor 1 Erwin Wurangian tentang infrastruktur dan tata ruang.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, terdapat dua acuan yang digunakan yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Daerah, jangka panjang daerah atau RPJPD maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Dengan syarat adanya keselarahan. "Bagaimana harmonisasi atau penyelarasan, RTRW Kota Bitung dengan RPJD Kota Bitung dikaitkan dengan visi dan misi," tanya panelis.

Erwin Wurangian dalam jawabannya bilang, dalam menjalankan pembangunan tentu harus mengacu pada dokumen RPJMD, RKPD maupun APBD yang menjadi acuan Sehingga pengelolaannya bisa efektif dan efisien.

Memasuki segmen ketiga, giliran paslon wali kota nomor 1 Geraldi Mantiri dan nomor 2 Hengky Honandar menjawab pertanyaan dari panelis.

Calon wali kota Bitung nomor 1 Geraldi Mantiri, mendapat pertanyaan dari panelis tentang perikanan dan kelautan.

Kota Bitung dikenal luas, di Indonesia dan negara lain sebagai kota penghasil industri perikanan berkualitas eksport.

Selain kota pelabuhan, indsutri perikanan tumbuh pesat di Kota Bitung.

"Bagaimana pendapat dengan penerapan aturan penangkapan ikan terukur bagi nelayan kecil di Kota Bitung dan bagaimana tindakan sebagai pimpinan daerah mensekahterakan masyarakat nelayan kecil?," kata moderator Anggie Kuntag membaca pertanyaan panelis.

Dalam jawabannya, Geraldi sampaikan peraturan pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2023 menjadi pro dan kontra, sehingga dalam penerapannya harus tahun 2024 ditunda nanti tahun 2025.

"Ini tantangan kita semua, karena dalam hal proses penangkapan ikan terukur kadang jadi pro kontra. Yang harus kami lakukan,  terkait regulasi. Sebagai pemerintah daerah, akan mengoptimalkan koordinasi instansi sekaligus pengawasan sehingga nelayan kecil di Bitung bisa ambil bagian dalam proses tersebut," jawab Geraldi Mantiri.

Jawaban ini di respons oleh calon wali kota Bitung nomor 2 Hengky Honandar, menurutnya penangkapan terukur untuk masyarakat nelayan pesisir pihaknya akan berkoordinasi dengan kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Untuk berikan edukasi dan bantu masyarakat nelayan pesisir, dengan pengadaan penyebaran rumpon untuk kehidupan yang berkelanjutan dan kehidupan perekonomian masyarakat pesisir punya kebutuhan hidup tercukupi," jawab Hengky Honandar.

Respons dari Hengky, kemudian di tanggapi Geraldi.

Menurut Geraldi fungsi koordinasi itu penting, sehingga didalamnya kewenangan  tentang perikanan dan kelautan apalagi tentang industri perikanan di Bitung kewenangan penuh di pemerintah provinsi dan Nasional.

"Kewenangan pemkot Bitung bagaimana pemberdayaan masyatakat nelayan kecil, pemda mampu memberikan bantuan kepada mereka," jelas Geraldi.

Sementara itu pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor 2 Hengky Honandar, tentang kependudukan.

Sebagai kota perikanan Bitung menjadi destinasi lapangan kerja dari masyarakat di luar kota Bitung. Dampaknya, terhadap potensi meningkatnya kepadatan penduduk.

"Bagaimana strategi akan dampak dari peningkatan kepadatan penduduk, dan bagaimana pelayanan dasar serta fasilitasi kependudukan yang akan diterapkan bagi masyarakat," tanya moderator.

Hengky Honandar dalam jawabannya bilang, akan berusaha untuk pelayanan dan dasar dan infrastruktur dasar masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan sanitasi.

"Terkait dengan perkembangan penduduk kota Bitung maka kebutuhan hidup harus di jamin dengan memberikan edukasi ke masyarakat agar mereka mampu bersaing dalam persaingan untuk tenaga kerja. Sehingga kami pemetintah akan berikan pelatihan, pendidikan dan memberikan pendidikan mental dan psikologis agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar," jawab Hengky Honandar.

Jawaban ini kembali di respons oleh Calon wali kota nomor 1 Geraldi Mantiri.

Geraldi sampaikan, ada tiga hal yang harus dilakukan pertama pengendalian urbanisasi, kedua pemerataan penduduk dan infrastruktur dan ketiga optimalisasi tentang pelayanan dasar.

"Tiga hal pokok ini, dalam hal ketika kependudukan. Karena kota Bitung kota Industri, yang akan mengundang semua orang datang," jelas Geraldi.

Respons ini, kembali di tanggapi oleh Hengky Honandar.

Menurutnya, dalam sistem pemerintahan adalah sinkronisasi antar pemerintah pusat dan provinsi yaitu Infrastruktur dasar mencakup pendidikan, Kesehatan dan sanitasi.

"Kami sebagai pemerintah kota tetap mengikuti dan menjalankan itu sinkronisasi, antara pusat provinsi dan kabupaten kota," jelas Hengky.