Santrawan Paparang Minta Tak Ada Kampanye Jualan SARA Selama Pilkada 2024 di Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Elly Engelbert Lasut (E2L)-Hanny Jost Pajouw (HJP), yaitu Santrawan Paparang mengaku memiliki sejumlah bukti pernyataan anggota DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow yang diduga melakukan pencemaran nama baik. 

Bukti tersebut berupa video dan berita yang dimuat di beberapa media, dan sudah diserahkan kepada penyidik dalam bentuk flash disk. 

"Saksi-saksi juga sudah kami sampaikan, nunggu aja dari hasil laporan polisi. Ini akan menjadi catatan khusus kepada yang lain agar tidak menyebarkan hoaks dan pencemaran nama baik," jelasnya.

Dia pun meminta politisi untuk menciptakan kondisi damai di tanah Nyiur Melambai, dengan tidak menyebarkan pidato panas yang berbau SARA. 

"Dari dulu tanah Nyiur Melambai Sulawesi Utara terkenal dengan cinta damai. Oleh karena itu mengingat bahwa gesekan-gesekan ini antar umat beragama tidak terjadi. Jangan lagi berkampanye dengan memprovokasi jualan SARA," tambahnya.

Dia pun meminta kasus Yasti Mokoagow ini harus berproses sebagai wujud prinsip semua orang sama dan setara di mata hukum.

"Kita tidak melihat dia siapa, keberadaan dia sebagai anggota DPR RI itu hanya jabatan yang melekat, tetapi yang dilihat di sini Yasti telah mencemarkan nama baik dan berisi kebohongan," tuturnya.

Breaking News: Anggota DPR RI Yasti Mokoagow Dilaporkan Tim E2L-HJP ke Polda Sulawesi Utara

Anggota DPR RI Dapil Provinsi Sulawesi Utara, Yasti Soepredjo Mokoagow, dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara, Senin (21/10/2024).

Yasti dilaporkan oleh tim kuasa hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Elly Engelbert Lasut dan Hanny Jost Pajouw, atas dugaan tindakan pencemaran nama baik yang terjadi di Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu pada 13 Oktober 2024.

Baca juga: Lirik Lagu Pujaningsih - Wisnu Wijaya, Lengkap dengan Terjemahan

Baca juga: Lirik Lagu APT. - Rose feat. Bruno Mars

Mantan Bupati Bolmong ini diduga kampanye hitam di depan khalayak umum yang mengatakan bahwa Elly Lasut membenci umat agama tertentu.

Kuasa Hukum E2L-HJP yaitu Santrawan Paparang mengatakan laporan tersebut sudah diajukan setelah melakukan konseling dengan penyidik. 

"Laporan yang kami ajukan ini ancaman hukumannya 4 tahun dan bisa ditahan. Mereka menyebarkan kabar bohong," jelasnya.

Sementara itu KA SPKT Polda Sulut, AKBP Muhammad Suma, ketika dikonfirmasi sudah membenarkan laporan tersebut. 

"Sudah dilaporkan. Akan diproses hukum selanjutnya," tuturnya.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.