Kabinet Prabowo Diisi 46 Kementerian, Lebih Banyak dari Amerika Serikat dan China

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabinet Prabowo-Gibran yang akan menjadi pusat roda pemerintahan RI yang baru setelah era Presiden Jokowi, diisi 46 kementerian.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa kabinet Prabowo-Gibran dengna total jumlah kementerian seperti itu, melebihi Amerika Serikat (AS) dan China.

Peneliti CELIOS, Achmad Hanif Imaduddin, menjelaskan bahwa Indonesia, dengan populasi sekitar 275 juta orang, akan memiliki total 46 kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Jumlah kementerian ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan AS, yang hanya memiliki 15 eksekutif departemen setingkat kementerian, meskipun populasi negeri Paman Sam mencapai sekitar 346 juta orang.

China, sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia yang melebihi 1,4 miliar, hanya memiliki 21 kementerian.

"Prabowo sebelumnya berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif.

Namun, argumen ini perlu dipertimbangkan dengan melihat komparasi konteks internasional," ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (18/10/2024).

Hanif menjelaskan, banyaknya jumlah kementerian tidak menjamin peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Justru, jumlah kementerian yang banyak berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan meningkatkan belanja pemerintah untuk menggaji menteri dan wakil menteri yang semakin banyak.

Baca juga: Bocoran Susunan Kabinet Prabowo, Teten Masduki: Budi Arie Setiadi Jabat Menteri Koperasi

Diketahui, jumlah menteri di kabinet Prabowo akan mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, meningkat dari kabinet Jokowi yang terdiri dari 34 menteri dan 17 wakil menteri.

Berdasarkan hitungan CELIOS, penambahan kementerian ini dapat menambah anggaran untuk gaji, tunjangan, dan biaya operasional menteri serta wakil menteri sebesar Rp 389,4 miliar per tahun, atau Rp 1,95 triliun selama lima tahun pemerintahan.

Selain itu, penambahan jumlah kementerian juga berpotensi memperlebar angka ketimpangan.

Pasalnya, pejabat-pejabat tersebut akan mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.

"Meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa dampak ekonomi yang luas,

seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri, yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," tuturnya.

Baca juga: Sosok Ni Luh Puspa, Presenter Kompas TV Jadi Wakil Menteri Kabinet Prabowo Gibran, Dihubungi Teddy

(Sumber: Kompas.com)