Kabinet Prabowo-Gibran: 46 Kementerian, Dilarang Cari Duit dari APBN, Calon Menteri Diseleksi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Susunan kabinet dan nomenklatur kementerian pun makin diperbincangkan.

Kabar terbaru, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk DPR RI. 

Dalam surat itu, turut dijabarkan kementerian/lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing komisi.

Dalam surat yang beredar pada Kamis (10/10/2024) itu, dikatakan bahwa akan ada 46 kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kemudian, banyak mitra komisi yang merupakan kementerian baru atau pecahan dari kementerian yang ada saat ini.

Ada sejumlah kementerian baru dalam kabinet Prabowo-Gibran, yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Transmigrasi.

Lalu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Gizi Nasional.

Baca juga: Sosok Sjafrie Sjamsoeddin, Purnawirawan Jenderal Diisukan Jadi Menhan di Kabinet Prabowo - Gibran

Baca juga: Kans Masuk Kabinet Prabowo Subianto, Ini Jawaban Olly Dondokambey

Baca juga: Nama Kabinet Prabowo-Gibran Belum Ditentukan, Pihak Gerindra Beri Penjelasan

Sekitar 46 kementerian

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak membantah terkait informasi tersebut.

Meski Dasco menyebut bahwa jumlah pasti kementerian masih dalam tahap finalisasi

“Jadi begini, saya nanti baru masih mau menghitung finalisasinya jumlahnya berapa. 

Tetapi, saya waktu kemudian jumlahnya ada, pas sekitar-sekitar itu (46 kementerian),” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jumat (11/10/2024).

Dasco juga menerangkan bahwa sejumlah kementerian dipecah menjadi beberapa instansi untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya.

“Saya mendapatkan info bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya kemudian bermanfaat buat rakyat,” kata Dasco.

Maka dengan begitu, menurutnya, janji-janji kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa benar-benar direalisasikan oleh kementerian/lembaga yang dibentuk dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo yaitu asta cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yang eksisting maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru,” ujarnya.

Larang cari duit dari APBN

Kemudian, untuk memastikan program pemerintahan berjalan, Dasco mengatakan bahwa Prabowo melarang para menterinya kelak untuk mencari keuntungan dari proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka mencegah korupsi.

Sebelumnya, Prabowo memang mengingatkan semua partai politik (parpol) pendukungnya tidak menugaskan kadernya yang nanti menjadi menteri untuk mencari keuntungan dari anggaran negara.

Menurut Dasco, Prabowo menyinggung persoalan itu karena terdapat banyak kasus menteri yang tertangkap karena tindak pidana korupsi. 

Hal itu terjadi karena para menteri mencoba mencari keuntungan pribadi dari proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara.

Dasco mengatakan, Prabowo berharap hal tersebut tidak terjadi lagi pada masa pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

“Ya kan kita kilas balik ada terjadi dari oknum-oknum yang tersangkut masalah hukum karena bermain, misalnya di dalam kementerian yang dipimpin itu dalam proyek-proyek yang menggunakan APBN. Sehingga berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi,” kata Dasco.

Seleksi calon menteri

Maka dari itu, Dasco mengungkapkan, Prabowo ikut menyeleksi langsung calon menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

"Walaupun sudah dilakukan oleh tim tapi akan langsung oleh Pak Prabowo untuk dilakukan sesi tatap muka untuk kemudian dalam tahap finalisasi," ujar Dasco.

Dasco lantas menjelaskan secara singkat proses seleksi calon menteri kabinet Prabowo. 

Pertama, para kandidat diminta menyerahkan biodata. Kemudian, mereka akan di-profiling.

Selanjutnya, pihak Prabowo juga menyiapkan tim untuk melakukan uji kelayakan atau fit and proper test.

"Pertama tentunya diminta biodata kemudian profiling lalu finaslisai nanti akan ada semacam fit and proper,” kata Dasco.

Sebagaimana diketahui, Dasco sebelumnya mengonfirmasi bahwa susunan kabinet bakal diumumkan langsung usai pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres RI pada pada 20 Oktober 2024.

"Rencananya begitu," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi Kompas.com, pada 16 September 2024.

Baca juga: Olly Dondokambey Kans Masuk Kabinet Prabowo Subianto : Doakan Saja

(Sumber: Kompas.com)