Mantan Ajudan Biden: Israel Lebih Toleran terhadap Korban Sipil Palestina

"Mereka meninggalkan episode itu dengan kesimpulan bahwa keterlibatan swasta, bekerja dengan Israel secara langsung tanpa sorotan, memberi kita peluang terbaik untuk memengaruhi dan membentuk perilaku mereka dan akhirnya mengakhiri perang," jelasnya, menggambarkan apa yang kemudian dikenal sebagai "pendekatan merangkul Israel ."

“Itulah asumsi operasional yang berlaku saat konflik ini terjadi, dan butuh waktu yang sangat lama bagi pemerintah untuk menyadari bahwa dalam konflik ini, dan konflik yang dimulai pada 7 Oktober 2023, taktik yang sama tidak lagi efektif,” ungkapnya.

Menjelaskan apa yang menurutnya merupakan perbedaan antara perang Gaza saat ini dan sebelumnya, Miller menunjuk pada sifat mengerikan serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober — yang menandai hari paling mematikan bagi orang Yahudi sejak Holocaust — dan susunan koalisi Netanyahu, yang sekarang mencakup partai-partai sayap kanan yang mempersempit "ruang gerak" politik perdana menteri.

"Hanya karena alasan itu saja, saya kira adil untuk menyimpulkan bahwa diplomasi privat mungkin tidak cukup, bahwa diperlukan sejumlah diplomasi publik dan tekanan publik," mantan wakil asisten sekretaris tersebut berpendapat, seraya menambahkan bahwa tekanan publik terhadap Hamas juga diperlukan.

Ia mencatat bahwa pemerintahan Biden telah berupaya untuk semakin mengkritik menteri sayap kanan Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich “yang berperan sebagai penghalang jalan keluar politik menuju gencatan senjata permanen.”

“Namun, pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan Netanyahu. Koalisi ini adalah keputusannya sendiri. Ia tidak harus mempertahankan koalisi ini. Ia memilih untuk mempertahankan koalisinya karena ia takut akan kehilangan kekuasaan, atau bahkan jika ia mempertahankan kekuasaan, ia tidak akan memiliki koalisi yang akan melindunginya dari tuntutan hukum sebagaimana yang ia yakini terhadap Smotrich dan Ben Gvir,” Miller berpendapat, mengacu pada kasus pidana yang sedang berlangsung terhadap perdana menteri. (Tribun)