Trump vs Harris dalam Kebijakan Utang - Properti - Suku Bunga

TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Kebijakan ekonomi terkait utang kartu kredit, properti dan suku buka tak luput dari perhatian pemilih Amerika.

Donald Trump dan Kamala Harris memiliki pandangan berbeda terkait beberapa isu ekonomi.

Jeff Arnold dari NewsNation melaporkan, survei Gallup menunjukkan bahwa 33 persen warga Amerika memandang isu ekonomi sebagai masalah paling penting"  yang dihadapi AS saat ini.  

Berikut padangan Trump vs Harris terkait beberapa isu ekonomi:

Utang Kartu Kredit

Dengan utang kartu kredit nasional yang mencapai rekor 1,13 triliun dolar, Trump telah berjanji untuk "memperbaiki masalah" tersebut dengan mengatasi inflasi dan masalah ekonomi lainnya yang dilimpahkan mantan presiden tersebut kepada pemerintahan Biden-Harris.

Pada tahun 2018, Trump mencabut sebagian dari Undang-Undang Dodd-Frank, yang disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2010 oleh mantan Presiden Barack Obama, yang menciptakan peraturan yang lebih ketat untuk bank-bank dengan ukuran tertentu. 

Jika Trump terpilih pada bulan November, pelonggaran peraturan lebih lanjut dapat menyebabkan lebih sedikit peraturan untuk perusahaan kartu kredit, yang menurut para ahli dapat mengakibatkan suku bunga dan biaya konsumen yang lebih tinggi, 
Yahoo! Finance melaporkan para pendukung pelonggaran peraturan yang berkelanjutan berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat meningkatkan ketersediaan kredit bagi lebih banyak warga Amerika.

Sementara, Harris telah berjanji untuk membuat perumahan, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya lebih terjangkau bagi lebih banyak warga Amerika.

Harris mengusulkan penghapusan utang medis dari laporan kredit lebih dari 15 juta warga Amerika. 

Menurut tim kampanye, tindakan tersebut akan meningkatkan skor kredit hingga lebih dari 20 poin, yang dapat meningkatkan peluang orang untuk mendapatkan hipotek, menurut tim kampanye Harris.

Suku Bunga

Trump telah berjanji untuk memangkas suku bunga jika ia kembali terpilih sebagai presiden. Ia mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa ia akan menurunkan harga energi, suku bunga, dan inflasi.

Mantan presiden itu mengusulkan pada awal Agustus bahwa panglima tertinggi harus memiliki suara dalam menentukan suku bunga. 

Ia kemudian menarik kembali komentar tersebut, mengklarifikasi komentarnya dengan mengatakan bahwa presiden seharusnya berbicara tentang suku bunga "seperti orang lain."