Nasib Anies di Pilkada Jakarta Belum Pasti, Apakah Harus Jadi Kader PDIP Dulu?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Diketahui sebelumnya PDIP dikabarkan bakal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Namun sampai saat ini belum ada kabar terkait siapa calon dari PDIP.

Seperti yang diketahui PDIP kini bisa mengusung calon mereka sendiri di Pilkada Jakarta.

Lantas nama Anies Baswedan disebut-sebut bakal diusung PDIP.

Terkait hal tersebut mendapat tanggapan dari kader PDIP.

Yang menyebut bahwa kabar tersebut masih isu.

Lantas siapa sosok yang bakal dicalonkan PDIP.

Apakah Anies Baswedan harus menjadi kader PDIP dulu?

Berikut ini informasi terkait sosok yang bakal diusung PDIP di Pilkada Jakarta.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih belum mengumumkan sosok bakal calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Dalam pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 3 dari PDI-P yang digelar Senin (26/8/2024) kemarin, Jakarta menjadi salah satu daerah yang calon kepala daerahnya belum diumumkan PDI-P.

Padahal, nama Anies Baswedan disebut-sebut akan diumumkan PDI-P sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut semakin menguat lantaran Anies sempat berkunjung ke Kantor DPP PDI-P dan bertemu dengan Rano Karno, kader PDI-P yang digadang-gadang bakal mendampingnya.

Namun, hingga acara pengumuman berakhir, tak ada nama calon kepala daerah Jakarta yang diumumkan oleh PDI-P.

Masih isu

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Adian Napitupulu mengungkapkan, informasi soal PDI-P akan mengusung Anies masih sekadar isu.

Adian mengatakan, partainya belum memutuskan soal calon gubernur untuk Pilkada Jakarta.

"Kalau soal Anies dan sebagainya, itu kan isunya ya. Tapi kita jangan bicara isu, tapi faktanya sekarang adalah DPP PDI Perjuangan belum memutuskan untuk Jakarta," kata Adian ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Terkait kunjungan Anies ke Kantor DPP PDI-P, Adian menyatakan bahwa siapa pun bisa untuk datang berkunjung ke kantor partainya.

"Tapi apakah itu kemudian kita belum memutuskan kita melarang orang bersilaturahmi ke kantor partai kita? Ya enggak boleh, siapa pun mau datang boleh, berdiskusi boleh, berbicara boleh," ujar Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI-P ini.

Umumkan kader internal terlebih dahulu

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat berujar, partainya mengutamakan mengumumkan kader internal terlebih dulu yang dicalonkan pada Pilkada serentak 2024.

Oleh karena itu, mereka yang tidak berasal dari internal PDI-P maupun yang non partai politik akan diumumkan belakangan.

Hal ini menjawab pertanyaan apakah PDI-P memandang Anies harus menjadi kader PDI-P dulu baru kemudian diusung untuk Pilkada Jakarta 2024.

Mulanya Djarot menyinggung bahwa tugas partai politik mencalonkan tokoh-tokoh untuk Pilkada.

"Peserta pilkada itu adalah calon-calon pemimpin yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan parpol. Khusus untuk pilkada boleh tidak independen, boleh? Melalui jalur independen, di DKI ada jalur independen," ujar Djarot di Kantor DPP PDI-P, Senin.

"Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tetap setia untuk mengutamakan terlebih dahulu kader-kader yang berasal dari internal partai politik, itu jelas," tambahnya.

Djarot mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, hal itu jelas fungsi dan tugas partai politik.

Dia pun berharap tidak ada orang yang merasa lebih besar dari partai politik pengusungnya.

"Kenapa? Karena partai politik adalah satu institusi yang dibangun oleh negara sebagai penopang dalam sistem demokrasi," tutur Djarot.

Hak prerogatif Megawati

Djarot menyebutkan, pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDI-P di seluruh daerah, termasuk Jakarta menjadi kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"(Cagub-cawagub Jakarta) masih belum (ditentukan). Itu kewenangan hak prerogatif dari ketua umum," ucap Djarot.

Djarot meminta masyarakat bersabar satu sampai dua hari ke depan untuk mengetahui sosok yang akan diusung PDI-P pada Pilkada Jakarta 2024.

Nantinya, Megawati tidak hanya mengumumkan cagub dan cawagub Jakarta, tetapi juga beberapa calon kepala daerah lainnya.

"Sabarlah sedikit. Satu dua hari, pasti ketua umum akan menyampaikan siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Paling penting kan itu ya, jadi tunggu saja satu dua hari," terang dia.

PDI-P tak mau dijadikan tunggangan

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, PDI-P tak mau menjadi partai yang dijadikan sebagai tunggangan oleh sosok tertentu untuk bisa maju menjadi kepala daerah.

Hal itulah yang membuat PDI-P belum mengumumkan nama Anies pada Pilkada Jakarta 2024.

"(Kenapa Anies belum diumumkan PDI-P) Bisa jadi yang pertama karena pernyataan-pernyataan Ibu Megawati akhir-akhir ini, bahwa 'PDI-P tidak mau menjadi partai yang hanya menjadi tunggangan, jangan ada yang mendompleng' itu saya rasa kritikan keras bagi semua figur, termasuk Anies yang ingin maju dari PDI-P," ungkap Ujang dalam program Kompas Petang, Senin.

Ujang berujar, PDI-P punya pengalaman pahit yang tak ingin terulang saat memajukan seseorang sebagai calon pemimpin.

Karena itu, tak mudah bagi PDI-P untuk bisa mempercayakan seseorang dari luar partai maju dalam pilkada.

"Karena kita tahu bahwa PDI-P punya pengalaman kadernya sendiri keluar rumah dengan membakar rumah. Jadi itu pengalaman pahit yang tentu PDI-P tak ingin terjadi lagi saat ini dan ke depan," tutur Ujang.

Anies harus jadi kader PDI-P

Ujang berpendapat bahwa Anies harus menjadi kader PDI-P terlebih dahulu agar partai banteng mau mengusungnya.

"Saya meyakini Anies akan dikunci. Dalam konteks pertama harus punya kartu anggota (PDI-P). Jadi siapa pun kader yang ingin diusung oleh PDI-P ya syarat utama dia punya KTA (kartu tanda anggota) punya kartu anggota," jelas Ujang.

Menurut Ujang, syarat utama bagi calon kepala daerah yang ingin diusung oleh PDI-P adalah memiliki kartu tanda anggota PDI-P.

Hal tersebut bertujuan agar sosok yang diusung menjadi kepala daerah bisa satu frekuensi dengan partai yang mengusung.

"PDI-P harus hati-hati betul, harus betul-betul cermat dalam konteks mengusung Anies. Apakah Anies manut atau tidak? Nurut menjadi tugas partai atau tidak? Karena dalam konteks politik, semua tidak bisa dipegang. Karena itu saya meyakini betul bahwa tarik-menariknya masih kencang sehingga Anies belum jadi diusung oleh PDI-P," pungkas Ujang.

Pernyataan Megawati Jika Anies Mau Diusung di Pilkada Jakarta

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal sosok Anies Baswedan yang disebut-sebut akan diusung partainya sebagai calon gubernur Jakarta.

Awalnya, Megawati bercerita bahwa dirinya melihat spanduk yang sekelompok orang berpakaian merah hitam di depan kantor DPP PDI-P. Namun, Orang-orang tersebut memasang spanduk bergambar Anies Baswedan.

“Tadi di depan itu aku kaget toh yo, ada baju merah hitam, tapi pasang spanduknya suruh gotong Pak Anies ya? Ya toh, siapa yang enggak lihat? Aku aja lihat kok,” ucap Megawati saat berpidato di Kantor DPP PDI-P, Kamis (22/8/2024).

Megawati pun kemudian menanyakan asal kelompok tersebut dan alasannya memasang spanduk Anies. Dia pun mendapatkan penjelasan bahwa kelompok tersebut adalah Satgas yang ingin PDI-P mengusung Anies pada Pilkada serentak 2024.

“Katanya, ‘Oh satgasnya mau dukung Pak Anies itu, Bu’. Oh gitu. Eh aku bilang, enak aja ya, ngapain gue disuruh dukung Pak Anies?” ucap Megawati.

“Dia bener nih kalau mau ama PDI-P? Kalau mau PDI-P, jangan kayak gitu dong ya. Mau enggak nurut ya? Iya dong,” sambungnya.

Megawati pun menyinggung upaya PDI-P yang selama ini sudah susah payah mencari koalisi untuk bisa mengusung kepala daerah.

Namun, kini ada pihak yang justru mendadak meminta partainya mendukung Anies pada Pilkada Jakarta 2024.

“Lho saya tuh jadi suka garuk-garuk kepala lho, enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, bingung saya lho. Kamu ke mana ya kemarin sore ya? Lho iyalah, mbok jangan gitu dong,” pungkasnya.

(Sumber Kompas)