PDIP Harap Jokowi Tulus Minta Maaf ke Rakyat, PSI: Tak Ada Gading yang Tak Retak

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Hubungan PDIP dan Presiden Joko Widodo tidak sedang baik-baik saja menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai presiden.

PDIP yang pecah kongsi dengan Jokowi pada Pilpres 2024 berharap permintaan maaf Jokowi kepada rakyat adalah sesuatu yang tulus.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi kecurigaan PDIP permintaan maaf Presiden Jokowi ke rakyat tak tulus.

Merespons hal itu, Raja Juli mengatakan biar masyarakat yang menilai.

"Terserah kepada PDIP, teman teman PDIP memaknai itu apa. Tapi bagi kami tak ada gading yang tak retak. Semua manusia memiliki kesalahan, khilaf," kata Raja Juli kepada awak media di Jakarta, Jum'at (2/8/2024).

Raja Juli mengatakan melihat kebesaran presiden dengan keberhasilan yang luar biasa.

"Justru beliau masih mengatakan bahwa ‘Saya tidak sempurna dan saya mohon maaf' dan kalau kita lihat approval rating kan memang tidak mungkin ada yang suka 100 persen," jelasnya.

Dijelaskan Raja Juli sekarang approval rating Presiden Jokowi masing 70 sampai 80 persen.

"Itu masih ada sekitar 20 sampai 30 persen masyarakat yang tidak puas. Ya tentu sangat wajar," tegasnya.

Kemudian Raja Juli meminta masyarakat yang menilai permintaan maaf Presiden Jokowi tersebut.

"Biar masyarakat yang menilai," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus menduga permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke seluruh masyarakat tidak tulus.

Menurut Deddy, Jokowi biasanya selalu mengatakan hal yang bertentangan dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya.

"Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," kata Deddy saat dihubungi, Jumat (2/8/2024).

Deddy menegaskan, seharusnya Jokowi mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat jika serius untuk minta maaf.

"Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan. Jangan omon-omon saja," ujarnya.

Dia meminta Jokowi membatalkan usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Termasuk, pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-undang tentang TNI dan Polri.

"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," imbuh Deddy.

Diketahui permintaan maaf Jokowi disampaikan saat menghadiri acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2024).

Jokowi hadir bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama menjadi presiden.

"Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, sebagai seorang manusia, ia tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Dia hanya manusia biasa yang tidak sempurna.

"Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," ujarnya.

(Tribunnews.com Rahmat W Nugraha)