Politik Memanas Jelang Pilkada Jakarta: Pj Gubernur dan Anies Baswedan Berbalas Pantun

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Tensi politik menjelang Pilkada Serentak 2024 kian memanas. Di Jakarta, Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono dan Anies Baswedan "berbalas pantun" soal program pembangunan.

Anies mengomentari pernyataan Heru Budi yang tak ingin menjadi kambing hitam kondisi Jakarta saat ini.

Merespons hal itu Anies Baswedan meminta masyarakat yang menilai langsung apa yang terjadi di Jakarta saat ini.

"Kita menginginkan Jakarta yang merasakan kesetaraan kesempatan. Jadi fokus kami pada rakyat, masyarakat Jakarta," kata Anies kepada awak media di kantor DPW PKB Jakarta, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

Ia melanjutkan tentang kinerja Pemprov Jakarta, rakyat nanti yang akan menilai.

"Rakyat yang akan memberikan, apakah persetujuan atau ketidaksetujuan. Inikan proses demokrasi, justru demokrasi itu memberikan ruang kepada masyarakat untuk menilai," tegasnya.

Diberitakan Kompas.TV jawaban menohok diutarakan Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono merespons kritikan mantan Gubernur Anies Baswedan.

Anies yang juga akan maju pada Pilkada Jakarta 2024 ini mengkritik soal pengelolaan Jakarta yang dilakukan Heru Budi.

Heru Budi menilai mantan Gubernur Jakarta itu mencari kambing hitam demi mendapatkan dukungan di Pilkada Jakarta.

Ia pun mempersilahkan Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada tapi tidak mengkambing hitamkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di kepemimpinannya.

"Silahkan untuk berlaga di Pilkada tapi jangan kambing hitamkan saya," ucap Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Anies dinilai selalu menyinggung soal anak-anak bisa sekolah, warga Jakarta terlindungi, mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Mengutip laporan jurnalis KompasTV, Heru Budi pun tidak terima jika dirinya dituduh telah memotong program Anies Baswedan usai tidak lagi jadi Gubernur Jakarta pada 2022 lalu.

"Saya masuk Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, tidak ada kegiatan untuk masyarakat saya berhentikan, semua saya jalankan tapi saya rapihkan sesuai aturan yang ada," tambahnya

Ia mengaku, dirinya menata semua program Pemprov Jakarta demi memberikan rasa keadilan bagi warga tidak mampu. Misalnya, ia menata penerimaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus dengan memverifikasi data penerima agar tepat sasaran.

"Ada siswa yang kaya raya dapat KJP, semua saya rapihkan sesuai dengan aturan," tutur Heru Budi, dikutip dari wartakotalive.com.

(Tribunnews.com Rahmat W Nugraha)