Harta Kekayaan Stefanus Lumowa, Anggota DPRD Minsel Sulut Terpilih, Punya 4 Tanah Rp 3,4 Miliar

TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini simak laporan harta kekayaan Stefanus DN Lumowa.

Stefanus Lumowa merupakan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara terpilih hasil Pileg 2024.

Stefanus Lumowa merupakan Caleg terpilih PDIP.

Ia meraih kursi dewan kota dengan torehan 4.706 Suara.

Baca juga: Harta Kekayaan Rachman Kodu, Anggota DPRD Manado Sulut Terpilih, Hanya Punya Satu Tanah dan 2 Motor

Lantas berapa harta kekayaan dari Stefanus Lumowa?

Berikut ini data harta kekayaan dari Stefanus Lumowa yang terpilih sebagai Anggota DPRD Minsel Provinsi Sulawesi Utara periode 2024-2029.

Dimana dalam laporan tersebut kekayaan Stefanus Lumowa dengan nominal senilai Rp 3.961.172.095.

Pengambilan data ini dilakukan oleh Tribunmanado.co.id dari situs https://elhkpn.kpk.go.id/ pada Sabtu 20 Juli 2024 Pukul 13.00 Wita.

Berikut Selengkapnya:

PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

I. Data Pribadi

Nama : Stefanus DN Lumowa

Jabatan : Wakil Ketua I DPRD

NHK : 521587

II. Data Harta

A. Tanah dan Bangunan Rp 3.495.000.000

1. Tanah dan bangunan seluas 873 m2/398 m2 di Kab/Kota Minahasa Selatan, hasil sendiri, Rp 1.300.000.000

2. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/190 m2 di Kab/Kota Minahasa, warisan, Rp 1.450.000.000

3. Tanah dan bangunan seluas 5700 m2/5700 m2 di Kab/Kota Minahasa Selatan, hasil sendiri, Rp 95.000.000

4. Tanah Seluas 2480 m2 di Kab/Kota Minahasa Selatan, warisan, Rp 650.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp 307.000.000

1. Mobil Toyota Camry G AT ACF 40R Tahun 2008, warisan, Rp 140.000.000

2. Motor Yamaha Xmax Matic Tahun 2017, hasil sendiri, Rp 47.000.000

3. Mobil Nissan Jeep Tahun 2008, hasil sendiri, Rp 120.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp 60.000.000

D. Surat Berharga Rp 0

E. Kas dan Setara Kas Rp 99.172.095

F. Harta Lainnya Rp 0

Sub Total Rp 3.961.172.095

III. Hutang Rp 0

IV. Total Harta Kekayaan (II-III) Rp 3.961.172.095

Catatan KPK

KPK memberi catatan bahwa seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id.

Dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik penyelenggara negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini