Segini Jumlah Total Utang Luar Negeri Indonesia, Tumbuh 1,8 Persen Setahun

TRIBUNMANADO.CO.ID - Negara berutang ke negara lain atau ke bank dunia merupakan hal yang biasa dilakukan.

Pun dengan Indonesia, sudah sejak lama memiliki utang luar negeri.

Hingga kini pun, nilai utang luar negeri Indonesia masih tergolong besar.

Baca juga: Pertama Kali Sejak 1917, Rusia Gagal Bayar Utang Luar Negeri

Upaya untuk melakukan pelunasan pun terus dilakukan.

Meski begitu tetap ada waktunya pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.

Pwemerintah pun terus update data terkait utang luar negeri.

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 sebesar 407,3 miliar dolar AS atau sekira Rp 6.592 triliun (kurs Rp 16.185).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menerangkan, posisi ULN tersebut tumbuh sebesar 1,8 persen secara year on year (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5 persen (yoy) pada April 2024. Perkembangan ini bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujar Erwin di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Erwin mengatakan, hal tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9 persen dari total ULN.

"ULN pemerintah tetap terjaga pada Mei 2024 yang tercatat sebesar 191 miliar dolar AS, atau secara tahunan mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy)," terang Erwin.

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen); jasa 0endidikan (16,8 persen); konstruksi (13,6 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.