4 Langkah Pemerintah Hadapi Kenaikan Harga Beras, Tito Karnavian Minta Diperhatikan Selain Pilkada

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tanda awas untuk Indonesia yang menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok.

Memang belakangan pemerintah berusaha untuk melakukan swasembada beras.

Termasuk dengan membuka lahan pertanian, khususnya sawah.

Baca juga: Olly Dondokambey Sebut Sulut Surplus Beras

Namun nyatanya, belakangan harga beras mengalami peningkatan.

Itu bisa jadi lantaran stok beras berkurang.

Pemerintah pun mulai bertindak, tentu dengan sejumlah programnya.

Namun terkesan sangat terburu-buru jika sudah terjadi kenaikan harga.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut harga beras mulai mengalami kenaikan di beberapa daerah Indonesia.

Ia mengatakan, ada 113 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang pada pekan kedua Juli 2024 mulai mengalami kenaikan harga beras.

"Ini perlu kita sikapi. Memang strategi besar kita untuk masalah beras utamanya adalah kita berusaha untuk swasembada dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan ini tugas Bapak Menteri Pertanian," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan akun Youtube Kemendagri RI, Senin (15/7/2024).

Mantan Kapolri itu pun menyebutkan sejumlah langkah yang harus menjadi perhatian para kepala daerah di Indonesia agar produksi beras bisa meningkat.

Pertama, lahan sawah yang sudah ada jangan sampai dikonversi ke penggunaan lainnya seperti untuk komersial, pemukiman, dan lain-lain.

"Ini akan membuat produksi kita menurun kalau sering dikonversi dan ini godaannya tinggi untuk rekan-rekan kepala daerah karena banyak pengembang industri yang mau melobi dan lain-lain," ujar Tito.

Kedua adalah membuat sawah baru. Tito mencontohkan pencetakan sawah baru di Merauke, Papua Selatan.

Kementerian Pertanian saat ini memang sedang menargetkan bisa mencetak sawah baru seluas 500 ribu hektar di Merauke. Daerah ini diharapkan bisa menjadi lumpung pangan nasional.

Berikutnya, yang ketiga, Tito menyebutkan ada program pompanisasi milik Kementerian Pertanian yang juga harus menjadi perhatian kepala daerah.

"Dalam waktu yang sangat urgent karena mau terjadi kekeringan, Bapak Menteri Pertanian sudah membuat program pompanisasi. Jadi, pompa untuk mengalirkan air dari sumber air ke daerah yang akan menjadi kering," ujarnya.

Keempat, kepala daerah diminta untuk mendorong kualitas tanaman, termasuk tanah, dengan pupuk subsidi. Tito bilang, Menteri Pertanian sudah berjuang untuk mendapatkan tambahan anggaran dari APBN untuk pupuk subsidi.

Nah, masalah pupuk subisidi ini disebut melibatkan rantai yang panjang, sehingga perlu tepat sasaran di petani yang betul-betul membutuhkannya.

Tito pun menegaskan kembali kepada para kepala daerah agar persoalan beras yang harganya mulai menunjukkan kenaikan ini, bisa dijadikan prioritas.

"Kami khawatir nanti kalau rekan-rekan semua sibuk Pilkada, sibuk macam-macam, ada persoalan-persoalan pendidikan, kesehatan, tapi persoalan ini tolong dijadikan prioritas," tutur Tito.

"Masalah beras produksi ini menjadi prioritas rekan-rekan dan ini tolong nanti di-follow up dengan rapat internal terutama dengan Dinas Pertanian masing-masing, kemudian Dinas Perdagangan, baik untuk pompanisasi, pupuk subsidi, mempertahankan lahan sawah yang ada, mendorong produksi oleh petani, dan lain-lain ini menjadi prioritas," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com