Harta Kekayaan Franky Wolayan, Anggota DPRD Minahasa Terpilih 2024, Capai Rp 2 Miliar

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sosok Franky Wolayan kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa melalui Pemilu 2024.

Sebelumnya, Franky Wolayan juga pernah terpilih menjadi anggota legiskatif pada Pileg 2019 lalu.

Berikut daftar harta kekayaan Franky Wolayan, dikutip Tribunmanado.co.id dari elhkpn.kpk.go.id.

Berdasarkan data eLHKPN yang diakses pada Senin (8/7/2024) pukul 14.00 Wita, Franky Wolayan melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret 2023 untuk tahun periodik 2022.

Saat itu ia menjabat sebagai anggota DPRD Minahasa dari Fraksi PDIP.

Dari data laporan tersebut, Franky Wolayan tercatat memiliki harta kekayaan lebih dari Rp 2 miliar, tanpa hutang.

Berikut daftar lengkap harta kekayaan Franky Wolayan, seperti yang tertera pada Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

I. DATA PRIBADI

Nama : Franky Wolayan
Jabatan : Anggota DPRD
NHK : 541446

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 1.870.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 579 m2/579 m2 di Kab/Kota Minahasa, hasil sendiri, Rp 1.500.000.000

2. Tanah Seluas 35250 m2 di Kab/Kota Minahasa Utara, hasil sendiri, Rp 90.000.000

3. Tanah Seluas 4992 m2 di Kab/Kota Minahasa, hasil sendiri, Rp 130.000.000

4. Tanah Seluas 18225 m2 di Kab/Kota Minahasa Utara, hasil sendiri, Rp 75.000.000

5. Tanah Seluas 10407 m2 di Kab/Kota Minahasa Utara, hasil sendiri, Rp 45.000.000

6. Tanah Seluas 6561 m2 di Kab/Kota Minahasa Utara, hasil sendiri, Rp 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 125.000.000

1. Mobil Toyota Inova Tahun 2012, hasil sendiri, Rp 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 80.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp 0

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 75.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp 0
Sub Total Rp 2.150.000.000

III. HUTANG Rp 0

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 2.150.000.000

Disclaimer:

• Rincian harta kekayaan ini dilansir dari dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.
• Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
• Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.