Bawang Merah, Bawang Putih dan Rica Jadi Pemicu Utama Inflasi di Talaud Sulawesi Utara

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Komoditas holtikultura menjadi momok utama pengendalian inflasi di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Andry Prasmuko dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Kepulauan Talaud di Wanala T2 Melonguane, Jumat (7/6/2024).

Ia mengungkapkan, pada Bulan Mei 2024, Sulawesi Utara mengalami deflasi 0,07 persen (mtm). Sedangkan inflasi tahunannya 4,15 persen.

"Adapun kontributor utama ialah beras, tarif angkutan udara dan ikan Malalugis," ujar Andry.

Sementara, berdasarkan hasil Data Panel Harga Badan Pangan Nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud pada 5 Juni 2024, komoditas yang mengalami kenaikan harga yang signifikan dari 31 Desember 2023 adalah bawang merah sebesar 50 persen (year to date/ytd).

Selain itu, bawang putih sebesar 20 persen (ytd). Di sisi lain, harga komoditas beras medium, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah terpantau mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,25 persen (ytd), 18,18 persen (ytd) dan 50 persen (ytd).

Menurut Andry, komoditas holtikultura, tepatnya bawang merah, bawang putih dan cabai rawit menjadi pendorong inflasi di Talaud.

"Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah sinergis, penanganan strategia pengendalian inflasi," ujarnya.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang digagas BI sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.

BI mengapresiasi upaya yang telah dilakukan TPID Kepulauan Talaud dalam menjaga stabilitas harga melalui serangkaian inovasi.

Di antaranya, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sudah menjual 2,35 ton beras di Pantai Indah Melonguane pada 22 Maret 2024.

Kemudian memperkuat ketahanan pangan strategis melalui gerakan menanam di 142 desa yang bibit, pupuk, dan pestisida disediakan Dinas Pertanian.

Kemudian, keikutsertaan kelompok tani dari Kepulauan Talaud dalam program penguatan kapasitas kelompok tani melalui Program Petani Unggulan Bank Indonesia (PUBI) tahun 2024.

Sekda Kepulauan Talaud, Dr Yohanis Kamagi mengungkapkan, Pemkab telah meletakkan peta jalan pengendalian inflasi sejak tahun 2020.

Namanya Gerakan Talaud Menanam di 142 desa yang ada di Bumi Porodisa. Setiap desa yang memiliki kelompok tani wajib menanam tanaman pangan.

"Untuk kebutuhan pokok, seperti umbi-umbian, holtikultura dan tanaman pangan lainnya," kata Kamagi.

Sebagai daerah kepulauan, prinsip 4K jadi pilar utama pengendalkan inflasi.

Pertama, ketersediaan pasokan. Salaj satu wujudnya ialah dengan mencanangkan Gerakan Talaud Menanam.

Kedua, Keterjangkauan Harga. Untuk menjaga kestabilan harga, dilakukan sejumlah langkah, yakni emantauan harga bapok pangan strategis secara harian, sidak pasar dan pasar murah.

Ketiga, Kelancaran Distribusi. Geografis Talaud sangat butuh kelancaran distribusi. "Kita kerap bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam memasok kebutuhan pokok ketika terjadi gejolak atau kekurangan stok," ujarnya.

Terakhir Komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat agar tidak menimbulkan panic buying dan sentimen negatif di masyarakat.

Deputi Kepala BNPB Bidang Pengelolaan Potensi Perbatasan, Irjen Mahruzi Rahman yang mewakili Mendagri, Tito Karnavian berterima kasih kepada Pemkab Kepulauan Talaud.

Pasalnya, Pemkab Talaud mampu mendorong ekonomi. Buktinya pada tahun 2023, Pertumbuhan Ekonomi Talaud 5,2 persen. Angka ini di atas nasional.

Katanya, pertumbuhan ekonomi perlu didampingi dengan ketahanan pangan. Caranya dengan menjaga kedaulatan pangan.

"Katahanan pangan dan pengendalian inflasi adalah indikator penting ketahanan nasional," ujarnya.

"Menjaga inflasi, kedaulatan pangan akan membentuk ketahana nasional. Daya beli masyarakat yang terjaga akan menjamin kesejahteraan," kata jenderal bintang dua ini.

Pada kesempatan itu, BI Sulawesi Utara juga menyerahkan bantuan Dedikasi Untuk Negeri PSBI dan Hibah Buku untuk SDN Lirung; bantuan Pilot project Ketahanan Pangan kepada Poktan Rajawali dan bantuan kepada pelaku UMKM strategis. (ndo)