Hak Angket DPR RI, Pengamat Sarankan Jokowi Serahkan Saja Kekuasaan ke Prabowo

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan dekrit presiden pengunduran diri.

Kekuasaan diserahkan kepada Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Kata dia dia, terlalu lama menunggu 7 bulan pelantikan Prabowo sebagai presiden. Masa jabatan Jokowi sebagai presiden berakhir 20 Oktober bersamaan pelantikan presiden terpilih.

Menurut Rocky dikutip dari YouTube ILC pada Minggu 24 Maret 2024, real politics, demonstrasi anti-Jokowi terus berlanjut. Dia memperkirakan isu penurunkan Jokowi akan berjalan terus hingga pemerintahan baru.

Sementara kata dia, Indonesia menghadapi persoalan dari luar seperti ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja.

"Jadi seharusnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengatakan Pak Presiden faktanya sudah terjadi. Silahkan Pak Presiden mengeluarkan dekrit untuk menyerahkan kekuasaan kepada Prabowo, selesai," kata Rocky.

Harusnya itu yang dilakukan, supaya selama 7 bulan ke depan, dia (Jokowi) tak dipersoalkan lagi.

"Apakah ini inkonstitusional? Bukan soal itu, tapi kemampuan imperatif kita untuk menghentikan ketidakpastian. Dasarnya di situ. Apa ini boleh terjadi? Boleh aja, enything goes," kata mantan staf pengajar filsafat di Universitas Indonesia ini.

Rocky menanggapi soal hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang akan digulirkan DPR RI.

Menurutnya, hak angket tak sekadar soal kecurangan pemilu tapi perlu pemakzulan Presiden Jokowi.

Hak Angket

Dikutip dari Kontan.co.id, Pasangan Calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menegaskan Partai Nasdem siap mendukung hak angket apabila digulirkan oleh PDIP sebagai inisiatornya.

"Nasdem juga siap mendukung Hak Angket apabila di gulirkan oleh PDIP sebagai inisiator," kata Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Iwan Tarigan dalam kepada wartawan, Minggu.

Keberhasilan angket, kata dia, harus disetujui oleh rapat paripurna sebanyak 50 persen anggota DPR. "Dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Nasdem (Surya Paloh)," ujarnya.

Selain mendukung hak angket, Nasdem juga masih setia mengawal sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Adapun dukungannya disalurkan dengan mengirim 12 orang pengacara profesional untuk tim hukum AMIN.

"Perlu kami Sampaikan Nasdem sampai saat ini tetap setia di Koalisi Perubahan mengawal dan Mensupport Team Hukum AMIN di Sengketa Pilpres di MK dengan mengirimkan Lawyer Profesional sebanyak 12 Orang," ungkapnya.

Untuk itu, jubir Timnas Amin itu menegaskan bahwa koalisi perubahan belum goyah dan masih akan tetap solid mengawal kecurangan pemilu tahun ini.

"Sekali lagi perlu kami sampaikan Parpol Koalisi 01 Nasdem, PKS dan PKB tetap kompak di Koalisi Perubahan dan mengawal Proses sengketa Polpres di MK sampai tuntas dan Pengajuan Hak Angket di DPR apabila di gulirkan secara resmi," pungkasnya. (Tribun)