Sekjen Hasto Nyatakan Siap Bantu Caleg PDIP yang Suaranya Hilang, Satu Petahana Top Tak Terpilih

TRIBUNMANADO.CO.ID - Beberapa calon anggota legislatif (caleg) DPR RI/DPRD dari PDIP merasa kehilangan suara dalam kontestasi Pileg 2024.

Satu di antaranya adalah caleg petahana DPR RI Ribka Tjiptaning dari Dapil Jawa Barat lV. 

Sosok Ribka Tjiptaning merupakan salah satu politisi PDIP yang hampir selalu menjadi perhatian dalam rapat DPR RI.

Melihat nasib Ribka Tjiptaning dan beberapa caleg lainnya, petinggi PDIP berencana membela para kadernya yang ikut Pileg 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan sejumlah caleg PDIP yang kerap mengkritisi sikap politik Jokowi kehilangan suara pada Pileg 2024 kemarin.

Tetapi partainya tidak akan tinggal diam dan akan membela caleg yang kehilangan suara tersebut.

Sekjen Hasto menegaskan, dugaan itu harus dibuktikan lewat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Secara empiris memang itu betul, tapi harus dibuktikan dan kami akan berjuang untuk membela kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasinya,

termasuk Ibu Endah, Ketua DPC PDI Perjuangan di Gunungkidul (Endah Subekti),” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Sekjen Hasto menuturkan, salah satu bukti empiris adanya operasi politik menjegal caleg PDIP tidak hanya dialami Ribka Tjiptaning, tetapi juga Ketua DPC PDIP di Gunung Kidul, Yogyakarta, Endah Subekti Kuntariningsih. 

“Saat pemilu 2019 dia (Endah) suara terbanyak, tiba-tiba ada operasi yang dilakukan secara sistematik hanya karena keberanian dia di dalam menentang upaya menurunkan bendera-bendera PDI Perjuangan ketika Presiden Jokowi datang ke Gunung Kidul,” ungkapnya. 

“Ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis,” sambung Hasto. 

Lebih lanjut Sekjen Hasto mengingatkan, DPR RI hanya diisi oleh legislator yang tunduk pada kekuasaan maka hal itu akan membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. 

“Ketika nantinya DPR hanya diisi oleh mereka-mereka yang sekedar tunduk pada kekuatan intimidasi yang nantinya bisa bergeser semakin represif, yaitu bahaya bagi demokrasi kita,” tutup Hasto.

Simak Juga: Hasil Pilpres 2024 Segera Diumumkan, Adian Singgung Pemilu Bisa Diulang, Ungkit Soeharto Dijatuhkan

Adian Napitupulu: Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 Bergulir Tinggal Tunggu Perintah Megawati

Anggota Fraksi PDIP, Adian Napitupulu mengatakan bahwa fraksinya yakin akan menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Tujuannya untuk menyelidiki kecurangan yang terjadi.

Adian menjelaskan, langkah itu bakal bergulir jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah membuat keputasan.

Pihaknya tinggal menunggu perintah Megawati untuk rencana pengajuan hak angket perkara pemilu curang tahun ini.

Hal ini ia sampaikan Adian saat ditanya momentum apa yang ditunggu PDIP untuk menggulirkan hak angket di DPR.

"Kita sudah yakin tinggal menunggu perintah ketua umum. Tinggal menunggu perintah," kata Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Adian meminta semua pihak menunggu hak angket itu digulirkan pada momentum yang tepat.

Ditanya lebih spesifik apakah momentum itu terjadi setelah penetapan pengumuman hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret, Adian enggan menjawabnya.

"Ya enggak bisa dijawab lah. Enggak jadi element of surprise," kata Adian.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPR Masinton Pasaribu mengatakan, komunikasi tengah dibangun PDI-P dengan partai politik yang sepaham soal hak angket.

Komunikasi itu dibuktikan dengan berbagai kajian tentang dugaan kecurangan Pilpres 2024 sudah dilakukan.

"Selama ini komunikasi dengan partai dibangun dengan berbagai kajian-kajian tadi yang bagi PDI Perjuangan tentang penjelasan naskah akademik, apa-apa saja yang dilanggar terkait pelaksanaan Undang-undang," ucap Masinton.

"Nah begitu pun dengan partai lain sehingga nanti kita mensinkronisasi data-data dan juga perundang-undangan yang akan kita dalami dalam proses hak angket nanti.

Jadi komunikasi lintas partai terbangun lah," kata nggota Komisi XI DPR ini.

Simak Juga: Silahkan, Gibran Tanggapi Gugatan Sengketa Pilpres 2024 yang Dilayangkan Kubu Anies-Muhaimin

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com