PDIP: Jokowi Tidak Mungkin Gantikan Megawati Jadi Ketua Umum

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua DPP PDIP, Sukur Nababan menyoroti nasib Joko Widodo (Jokowi) setelah tidak menjabat lagi menjadi Presiden RI.

Nababan menegaskan, Jokowi sudah seharusnya kembali lagi menjadi masyarakat biasa dan tidak melakukan cawe-cawe terhadap penerusnya sebagai Presiden.

Pendiri Perusahaan Multi Level Marketing (MLM) Melia Sehat Sejahtera ini juga mengungkapkan agar Jokowi tidak mengurusi persoalan terkait pemerintahan lagi lantaran hal tersebut sudah menjadi wewenang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Kalau PDI Perjuangan, ya konsisten, setelah selesai (menjadi) presiden, balik jadi masyarakat, jangan cawe-cawe."

"Jadi biarkan yang menang jadi presiden, itu yang ngatur negara.

Kalaupun dimintai pendapatnya, kan ada Wantimpres," katanya dalam program Satu Meja The Forum yang ditayangkan di YouTube Kompas TV dikutip Kamis (14/3/2024).

Kemudian saat ditanya apakah berarti Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri, Sukur menegaskan hal tersebut tidak mungkin terjadi.

Hal tersebut lantaran beragam peristiwa yang sudah terjadi antaran Jokowi dan PDIP saat ini.

Meski begitu, Sukur tidak menjelaskan peristiwa apa yang dimaksud sehingga Jokowi tidak mungkin untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati.

"Ya nggak mungkin lah. Kalau itu jauh sekali. Ya gak mungkin."

"Tentu kan masyarakat tahu apa yang dialami PDI Perjuangan. Tapi kan tidak perlu saya buka malam hari ini. Impossible thing," tegas Sukur.

Lebih lanjut, Sukur pun menanggapi isu terkait Jokowi yang bakal merapat ke Partai Golkar dan menjadi ketua umum.

Kemudian, dia justru menyindir putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah dua hari menjadi kader.

Menurutnya, hal semacam itu tidak mungkin terjadi di Partai Golkar lantaran memiliki kader-kader yang potensial untuk menjadi ketua umum.

"Pertanyaannya sebenarnya dengan isu-isu PSI ini adalah, apa memang di Golkar itu bisa memahami hal seperti itu, banyak kader-kader bagus di Golkar."

"Tiba-tiba belum punya KTA, masuk KTA, dua hari lalu menjadi ketua," tuturnya.

Seperti diketahui, isu bergabungnya Jokowi ke Golkar jelang masa jabatannya berakhir semakin santer terdengar.

Sebenarnya, kabar soal Jokowi merapat ke partai berlambang pohon beringin berawal ketika dirinya mengenakan dasi berwarna kuning ketika akan melakukan kunjungan kerja ke Tokyo pada 16 Desember 2023 lalu.

Padahal, biasanya, Jokowi lebih sering mengenakan dasi berwarna merah dalam lawatanya ke luar negeri.

Di sisi lain, santernya kabar ini berhembus lantaran hubungan PDIP dan Jokowi yang dinilai kurang harmonis.

Kabar tersebut semakin santer berhembus ketika dirinya kerap dikait-kaitkan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kini hubungan PDIP dan Jokowi semakin diambang keretakan ketika partai berlambang banteng itu mengajukan hak angket ke DPR terkait dugaan pelanggaran pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Padahal, PDIP merupakan partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di 21 Provinsi karena Gunakan Dana Bansos dari APBN

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com