3 PPK Likupang Barat Ngaku Diminta Oknum Agar Tak Seret Nama KPU dan Bawaslu Minahasa Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Tiga Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Likupang Barat mengaku tertekan dengan tudingan kesengajaan menggeser suara Partai Bulan Bintang (PBB) di 26 tempat pemungutan suara (TPS).

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Minahasa Utara seakan cuci tangan.

Padahal, Ketua PPK Likupang Barat, Saptono, dan dua anggotanya, Syahril Hugrusi dan Axel Sasela, mengaku mendapat perintah untuk menggeser suara.

"Bahkan waktu ketahuan kami ditelepon sama oknum KPU dan Bawaslu Minut untuk jangan bawa-bawa nama mereka. Padahal mereka yang suruh," kata Saptono saat konferensi pers di Cafe K'Mari, Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/3/2024).

Baca juga: Tanggapi Tudingan Geser Suara Partai, Supriadi Tegaskan PPK Likupang Barat yang Dicopot Tak Bersalah

Selain itu, ketiganya mengaku tak tahu ketika diberhentikan.

Awalnya, Axel dan kedua temannya selesai klarifikasi kasus tersebut pada 5 Maret 2024.

Kemudian, Axel membaca pemberitaan sejumlah media online bahwa dirinya dan kedua rekannya diberhentikan sebagai PPK Likupang Barat pada 6 Maret 2024.

Padahal, saat itu baik Saptono, Axel, maupun Syahril tidak mendapat pemberitahuan bahwa mereka diberhentikan.

"Kami menyayangkan pemberhentian tidak diinformasikan ke kami secara resmi pada 6 Maret 2024 itu, padahal sudah ada beritanya di media. Kami baru dapat surat pemberhentian resmi itu 7 Maret 2024," terang Axel.

Ketiganya meminta KPU dan Bawaslu Minut benar-benar transparan dalam kasus ini untuk membuka dalang penggeseran suara.

Pasalnya, masalah ini tak hanya berdampak bagi diri mereka tetapi juga keluarga.

"Anak saya pulang sekolah cerita guru-gurunya bergosip kalau saya mau dipidana. Saya hanya bisa bilang tidak usah dengarkan mereka," tutur Saptono.

Supriadi Tegaskan PPK Likupang Barat yang Dicopot Tak Bersalah

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Tiga Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Likupang Barat diberhentikan lantaran diduga menggeser suara pemilih di 26 tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024.

Mereka adalah Ketua PPK Likupang Barat, Saptono, dan dua anggotanya, Syahril Hugrusi dan Axel Sasela.

Ketiganya pun akhirnya buka suara melalui kuasa hukum, Supriyadi Pangellu, Senin (11/3/2024).

Supriyadi menegaskan bahwa ketiganya tidak bersalah.

"Karena ini bukan inisiatif mereka, tetapi dikerahkan atas perintah dan arahan," jelas Supriadi di Cafe K'Mari, Manado.

Pimpinan tersebut tak lain adalah oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Namun, Supriyadi masih enggan membeberkan namanya.

Baik KPU dan Bawaslu Sulut serta Sentra Gakkumdu diminta serius menangani kasus ini.

Supriyadi juga menegaskan bahwa kliennya kooperatif.

Sejumlah bukti pun sudah dikumpulkan, yaitu berupa percakapan di WhatsApp.

"Ada petunjuk yang mengarahkan untuk menggeser sekian suara. Klien kami bersedia membeberkan dokumen, chat, dan alat bukti lainnya," jelas Supriyadi.

Jika memang kasus ini harus dibawa hingga ke ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun pidana, Supriyadi dan kliennya mengaku siap.

Ketiga PPK Likupang Barat hanya ingin KPU dan Bawaslu Minut turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka.

Pasalnya, permasalahan ini dianggap merugikan ketiganya yang hanya menjadi kambing hitam.

"Padahal ada aktor intelektualnya," tambah Supriadi.

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.