JK Prediksi Prabowo-Gibran Takkan Lanjutkan Semua Program Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK khawatir pemerintahan mengalami krisis ekonomi dan memprediksikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming takkan melanjutkan pemerintahan Joko Widodo.

Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berpeluang dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan JK dalam acara ROSI yang tayang di Kompas TV, Kamis (7/3/2024).

"Saya tidak pesimis kepada masyarakat tapi saya pernah di pemerintahan juga di bisnis, mengerti angka-angka seperti itu menjadi masalah untuk pemerintah akan datang," ucap JK.

"Jangan pengalaman 98, 66. Krisis bangsa selalu terjadi apabila bersamaan krisis ekonomi dan politik bersama, jangan terjadi itu," sambung dia.

JK menyampaikan ini lantaran menilai bahwa masalah ekonomi ke depan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran akan berat dan berpotensi menjadi bom waktu.

Terlebih, kata dia, masyarakat sudah biasa mendapatkan subsidi hingga bantuan sosial (bansos).

"Itu (subsidi hingga bansos) semua kira-kira saya hitung-hitung Rp 2.500 triliun, itu saja," ucap dia.

"Nah lain pihak, pajak kita berapa? Cuma Rp 2.800 triliun. Jadi bagaimana yang lain? Bagaimana ke daerah? Bagaimana garap pembangunan? Tidak ada lagi sumbernya. Ini sebenarnya kalau saya katakan, ini bom waktu yang akan terjadi," imbuh JK.

Meski begitu, JK mengakui, Prabowo adalah sosok yang berani dan mampu menyelesaikan masalah.

Namun, lanjutnya, dalam proses penyelesaian tetap akan ada perlawanan dari masyarakat.

"Akan sangat berat. Saya tahu Pak Prabowo orang berani ya. Boleh kalau dia berani menyelesaikan ini bisa jalan tapi rakyat akan tentu mengajukan perlawanan, yang sudah biasa mendapat bensin murah, listrik murah, BBM murah atau bansos yang banyak atau IKN," ucapnya.

Dia pun berpandangan Prabowo-Gibran kemungkinan tidak akan melanjutkan semua program dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, yang bisa melanjutkan program itu bukan individunya semata tetapi juga dilihat dari kemampuan ekonomi nasional.

"Yang melanjutkan bukan orang, kemampuan ekonomi nasional bisa enggak?" ujar dia.