Potensi Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran, Wacana Hak Angket Pemilu 2024 Lanjut?

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Wacana penggunaan hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 semakin ramai di publik.

Di atas kertas, koalisi parpol pendukung hak angket lebih besar (55 persen) di parlemen ketimbang koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming (45 persen).

Tapi analis politik memperkirakan tiga parpol pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal merapat ke koalisi pemenang Pilpres 2024.

Adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “PKB, Nasdem, dan PPP lebih memiliki kecenderungan untuk melihat peluang berkoalisi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Bawono menilai, upaya pendekatan Nasdem ke kubu Prabowo-Gibran tampak dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Diyakini, pertemuan tersebut turut membahas peluang Nasdem bergabung ke gerbong Prabowo-Gibran.

Nasdem bergabung ke pemerintahan mendatang semakin kuat mengingat partai pengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu tak punya sejarah sebagai oposisi. Nasdem berada di kubu pemerintahan Jokowi selama 2014-2024.

Begitupun dengan PKB, kata Bawono, partai yang dimotori Muhaimin Iskandar tersebut juga tak memiliki gen oposisi. Sejak Pemilu 2004, PKB selalu berada di pihak pemenang pilpres. Sejalan dengan itu, PPP yang merupakan salah satu partai politik pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dinilai bakal memanfaatkan peluang untuk bergabung ke penguasa.

“Ketiga partai ini tidak memiliki DNA yang kuat sebagai oposisi,” ujar Bawono.

Partai Golkar menolak wacana hak angket. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menanyakan urgensi untuk menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Makanya, harus kita lihat secara jelas, kalau, pertama, tentu Golkar menolak terhadap hak angket tersebut, jelas saya kira," kata Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

"Yang kedua, urgensi dari hak angket ini apa? Kalau yang dipersoalkan adalah tentang kecurangan pemilu, maka tidak pada tempatnya hak angket mempertanyakan soal kecurangan pemilu," kata dia.

Ace mengatakan, pembuat Undang-Undang (UU) Pemilu adalah DPR sendiri. Dalam UU itu, kata Ace, segala mekanisme tentang Pemilu sudah diatur.

"Kalau DPR sendiri tidak percaya terhadap UU yang dibuatnya, lalu buat apa? Ya kan?" kata dia. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini mengatakan, untuk menelusuri dugaan kecurangan pilpres maupun pemilu pun bisa melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Peta Kekuatan Paslon di DPR:

Anies-Muhaimin

• PKS 50 kursi (8,21 persen)
• Nasdem 59 kursi (9,05 persen)
• PKB 58 kursi (9,69 persen)

Prabowo-Gibran

• Golkar 85 kursi (12,31 persen)
• Gerindra 78 kursi (12,57 persen)
• Demokrat 54 kursi (7,77 persen)
• PAN 44 kursi (6,84 persen)

Ganjar-Mahfud

• PDIP 128 kursi (19,33 persen)
• PPP 19 kursi (4,52 persen)

(Tribun)