Soal Hak Angket DPR, Eks Panglima TNI Turut Beri Tanggapan: Jika Tak Jalan, Bisa Terjadi Kekacauan

Said menilai tokoh-tokoh bermoral seperti Jusuf Kalla dan Megawati pasti akan bertemu ketika keadaan tengah dalam kerumitan.

"Kedua orang senior itu pasti mereview perjalanan dua tokoh bangsa ini, sejarah, dinamika politik dari waktu ke waktu untuk mengambil pelajaran," kata Sudirman di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024).

Dia meyakini akan muncul kebijaksaan yang bakal menular jika keduanya bertemu sehingga tercipta solusi bagi bangsa.

"Saya kira semua berharap untuk ada satu komunikasi level strategis, karena masalah ini, masalah sangat serius. Kalau tidak serius tidak akan memancing begini besar," kata dia.

Sudirman berharap keduanya tetap diberikan kesehatan untuk terus menjaga Indonesia, sebab semakin hari, publik disebut merasa makin kekurangan negarawan.

"Maka kita berharap, yang masih ada Pak JK, Bu Mega mungkin juga yang lain orang-orang yang tidak dimungkinkan tapi pengaruhnya cukup besar dan memiliki kredibilitas bisa juga bertemu," kata dia.

"Kira ingat tokoh moral itu selalu, secara alamiah saling bertemu ketika keadaan memang begitu rumit. Dan sekarang tanda-tanda kesana mulai muncul, jadi mudah-mudahan itu bisa terjadi," kata dia.

Anies bakal bertemu Ganjar

Wacana penggunaan Hak Angket di DPR yang digaungkan PDI Perjuangan semakin deras bergulir. Terlebih setelah tiga partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni PKB, PKS dan Partai Nasdem sepakat dengan inisiatif PDIP.

Ide penggunaan Hak Angket kecurangan Pemilu memang pertama kali digulirkan oleh Ganjar.

Beberapa hari lalu, eks Gubernur Jawa Tengah itu meminta partai pengusungnya yang berada di parlemen yakni PDIP dan PPP menggulirkan Hak Angket yang merupakan salah stau hak konstitusi DPR.

Anies Baswedan bahkan sudah siap bertemu langsung dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Pokonya nanti tahu-tahu ketemu aja gitu," kata Anies, di Wisma Nusantara, Jumat (23/2/2024).

Secara pribadi Anies menyambut baik usulan Ganjar tersebut.

Namun Anies menilai usulan itu merupakan ranah partai politik pengusung, dalam hal ini Nasdem, PKS, dan PKB.