Mahfud MD: Hak Angket Tidak Dapat Batalkan Hasil Pemilu tapi Bisa Lengserkan Presiden

TRIBUNMANADO.CO.ID - Calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD menyoroti soal hak angket yang kini diupayakan sejumlah pihak terkait kecurangan pemilu.

Mahfud mengatakan, ada dua jalur resmi untuk menyelesaikan polemik kecurangan Pemilu 2024.

Mantan Menko Polhukam RI ini menjelaskan, kedua cara tersebut yakni jalur hukum dan jalur politik.

"Jalur hukum melalui MK (Mahkamah Konstitusi) yang bisa membatalkan hasil pemilu, asal ada bukti dan hakim MK berani," tulis Mahfud dalam akun media sosial X (sebelumnya Twitter) pribadinya @mohmahfudmd, dikutip pada Senin (26/2/2024).

Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip postingan X Mahfud dari staf yang bersangkutan.

Mahfud mengatakan, jalur hukum melalui MK bisa ditempuh oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, jalur kedua yaitu jalur politik melalui hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, ia mengingatkan bahwa hak angket tersebut tidak bisa membatalkan hasil Pemilu.

"Tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden, termasuk impeachment, tergantung pada konfigurasi politiknya," jelas eks Menko Polhukam ini.

Jalur politik, lanjut Mahfud, bisa ditempuh oleh anggota partai politik (parpol) yang arenanya adalah DPR.

Menurutnya, semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan angket.

"Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong," beber eks Ketua MK ini.

Kendati demikian, diakuinya bahwa ia tak bisa menempuh jalur politik untuk menyelesaikan kisruh Pemilu.

Namun, penyelesaian bisa dilakukannya melalui jalur hukum.

Hal tersebut, jelas Mahfud, berbeda dengan calon presiden pendampingnya, Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang sama-sama berasal dari parpol.