Pilpres 2024 Ada Kecurangan? Ini Penjelasan Ketua Projo dan Ketua Relawan Hapura Nusantara Sulut

Manado, TRIBUNMANADO - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah selesai.

Namun, sempat beredar tudingan bahwa ada kecurangan yang terjadi di Pemilihan Presiden (Pilpres).

Hal tersebut pun ikut dibahas dalam acara Tribun Podcast di Kantor Tribun Manado, Kairagi, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis 22 Februari 2024.

Narasumber yang hadir, Ketua Projo Sulut Vebry Haryadi SH dan Ketua Relawan Gapura Nusantara Sulut, Risat Sanger SIP.

Berikut kutipan dalam podcast tersebut

Apa indikasi hingga dikatakan pilpres ini ada kecurangan?

Risat:  Pertama kalau dikatakan curang harus dibuktikan sesuai dengan STM. Yaitu terstruktur, sistematis dan masif.

Dalam hal ini terstruktur, adalah pelanggaran yang dilakukan melibatkan aparat struktural.

Selanjutnya untuk sistematis, adalah pelanggaran yang direncanakan dengan matang tersusun dan rapi.

Masif dampak bersifat luas pengaruhnya pada hasil pemilu dan paling sedikit terjadi di setengah tempat pemilihan.

Kecurangan yang terstruktur itu diduga adanya keterlibatan PJHSN /Pejabat Kepala Daerah yang melakukan kampanye non verbal.

Gubernur Jakarta membagikan bansos yang dikemas dengan menggunakan warna biru, hal mana itu merupakan warna paslon tertentu dalam hal ini nomor urut 2.

Secara sistematis adalah kecurangan untuk memenangkan paslon tertentu jauh sebelum hari pemilihan atau masih dalam Pemilu, contoh di Papua yang pecah menjadi 6 provinsi adalah semata-mata upaya untuk menyebar kemenangan.

Tanggapan Projo terkait hal tersebut ?

Vebry:  Pemilu 2024 ini, kami projo mengatakan pemilu ini satu putaran.

Karena figur Prabowo Gibran sudah sangat jelas dicintai masyarakat Indonesia.

Di dalam Pemilu itu ada penyelenggaranya, ada aturannya juga.

Karena yang terjadi, tuduhan-tuduhan ini (kecurangan) kami mengalami yang TSM seperti itu sangat menonjol.

Kami mengamati, melihat dan mendapati persoalan yang sudah disampaikan beliau. Jika ada sengketa Pemilu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Tanggapan Soal MK meloloskan Gibran sebagai Cawapres ?

Risat:  Menurut saya, logika hukum itu harus bermain di situ.

Kan lucu, usia memilih bisa memilih tapi kemudian tidak bisa memilih, tidak masalah.

Ketika itu dieksekusi dan ada utusan 90 dengan putusan usia di bawah 40 ya harus kita terima, apapun itu.

Lalu ada lagi soal masalah etik, itu masalah lain. Jadi menurut saya apa yang diputuskan MK itu baik.

Ada pendapat ekstrem juga setiap warga negara yang memiliki hak untuk memilih bisa dipilih? Ada tanggapan ?

Risat: Kita bicara dari posisi temuan hukumnya, terutama sidang Etik yang dipimpin dari Prof Jimmy. Dimana terbukti menerima intervensi dari luar Mahkamah Konstitusi (MK), kenapa Prof Jimmy tidak menjelaskan dalam hal itu, dalam laporannya?

Saya rasa akhirnya masyarakat meragukan hal tersebut.

Kemudian dari Istana Negara tidak memberikan keteranganpersnya terkait dengan kenapa harus menempatkan pejabat gubernur yang tidak melewati mekanisme sebelumnya.

Tanggapan Projo mengenai hal tersebut ?

Vebry: Pejabat gubernur, bupati dan sebagainya yang melakukan itu, ini karena ranah Pemilu saja, ketika tidak ada pemilu tidak ada orang yang bertanya begitu.

Tapi sudah ada kajian-kajian karena itu rana mereka.

Saya sampaikan aturan main pemilu ini jelas, bisa saja kita bangun opini seperti apa, tapi kita harus tahu mengambil langkah hukum apa yang harus diambil.

Ketika ada keputusan MK tadi, kita harus menghormati.

Dan terbukti di tanggal 14 Februari dan luar biasa hasilnya, di Sulut ada 77 persen, angka tertinggi di seluruh wilayah Indonesia.

Bagaimana nanti kalau putusan MK menghasilkan putusan berbeda dari Paslon kalian?

Vebry: Selisih suara saja sangat beda jauh untuk melakukan gugat di MK.

Persoalan gugatan di MK kalau cuman TSM pasti mental. Menunggu Pleno adalah suara yang diumumkan, siapa pemenang di situ.

Bagaimana tanggapan anda soal ini?

Risat: Saya akan berkomentar dari paslon 03, dalam posisi ini belum ada yang berbicara soal kemenangan.

Makanya sekarang yang dilakukan TPN dan relawan sedang menggali sesuai dengan instruksi di mana mencari "cerita lucu" menurut bapak Ganjar yang akan dikaji oleh tim.

Apakah di Sulut ada "cerita lucu" ?

Vebry: TSM yang dibangun narasi ini sebenarnya merata di setiap Provinsi yang ada yang dimainkan oleh 03, jadi kami juga punya yang sama, tapi faktanya Prabowo - Gibran mempunyai suara terbanyak sementara.

Bagaimana berdemokrasi yang jujur dan adil ?

Risat: Itu ibarat papan catur, ada dua pemain.  Kalau mau jujur dan adil posisi caturnya harus seperti ini, masih dalam posisi normal.

Tapi kalau tidak adil seperti sekarang di mana langkah-langkah sudah disetting.

Hari ini telah terjadi dugaan kecurangan yang kuat dalam game permainan game catur yang telah dibuat.

Tapi karena sudah ada langkah-langkah yang diatur lalu permainan dimulai, ini yang termasuk curang.

Tanggapan Projo?

Vebry: Dalam permainan catur tentu ada dua orang yang bermain.

Ini anggaplah Indonesia, tapi dalam permainan politik pasti ada lawan politik.

Tapi yang dinarasikan bahwa ada kekuatan lain yang sudah disetting.

Di negara ini aturan mainnya dan pelaku mainnya jelas. Penyelenggara juga jelas.

Kalau kita hanya menyampaikan opini, ketika ada tuduhan seperti itu mari bawa ke jalur hukum dan lihat endingnya seperti apa.

Menurut Projo apakah Presiden bisa cawe-cawe?

Vebry: Bukan cawe-cawe, tapi Presiden bisa berkampanye. Kata cawe-cawe ini itu katanya tanda kutip "bersayap" jadi saya bilang Presiden itu bisa berkampanye.

Tanggapan Projo soal mendukung PSI tapi tidak terbukti?

Vebry: Ini membangun opini yang menurutnya tidak etis, relawan Projo kemudian mendukung Prabowo Gibran.

Mungkin dulu mereka bersama kami tapi akhirnya pisah jalan.

Kemudian membangun opini bahwa relawan harus berkumpul dan memberikan suara untuk PSI, saya saja Ketua Projo memberikan hak politik saya ke Gerindra, karena saya adalah bagian dari Gerindra, begitu juga teman-teman yang lain, yang penting pilihan partai kami adalah partai Koalisi yang mendukung Prabowo - Gibran.

Narasi yang dibuat oleh paslon lawan ke Masyarakat itu dampaknya seperti apa?

Vebry: Bukan persoalan narasi, tapi yang harus dimainkan adalah hal-hal yang sesuai dengan aturan mainnya.

Ketika ada keberatan terhadap hasil pemilu, langkahnya sudah jelas.

Bukankah demokrasi harus taat hukum juga.

Ketika membangun opini lalu hanya membuat gesekan pada masyarakat itu jadi hal yang berbeda.

Negara ini sudah diatur sedemikian rupa ketika kita ambil langkah hukum dan hormati hasil dari apa yang sudah mereka lakukan.

Closing Statement dari Risat?

Yang ingin saya sampaikan, seseru apapu opini tadi bukanlah sebuah hal yang merusak demokrasi. Itu semua adalah keindahan dalam berdemokrasi.

Politik ini siapapun dalam latar belakang apapun memiliki semua hak dalam berpolitik, mereka harus menambah pengetahuan mengenai politik.

Lalu siapapun mereka yang terpilih nanti, kami akan tetap loyal.

Kami ingin mengajak, bahwa nanti sebelum pelantikan akan ada sidang MK, apapun keputusannya jangan kita merespon secara berlebihan.

Closing statement dari Vebry?

Pemilu adalah bagian dari demokrasi. Untuk itu kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Karena negara ini sudah diatur dengan aturan-aturan yang jelas, pemilu juga seperti itu.

Bagi kami, Demokrasi dan Pemilu harus berlangsung dengan riang gembira.

Di wilayah kita Sulawesi Utara sangat marak terkait money politics, jadi mungkin yang ingin saya imbau, aparat penegak hukum ketika ada yang diduga, proses benar-benar siapa yang terlibat dalam money politics.

Harus diproses, supaya ada efek jera, supaya pada Pemilu ke depan akan lebih baik lagi.

Karena money politics sangat masif, ini harus dilawan, supaya kita bisa mencerdaskan masyarakat akan tidak salah memilih.

Supaya mereka yang duduk nanti selalu memperhatikan kepentingan masyarakat.