PDIP Ungkap Cara Lengserkan Jokowi, Pemakzulan Presiden Bisa Dilakukan DPR Lewat Hak Angket

Hasanuddin mengungkapkan setelah diputuskan lalu hak angket panitia khusus DPR itu melakukan penyelidikan dan menemukan kesimpulannya,

DPR kemudian mengeluarkan hak menyatakan pendapat yang menyebut bahwa presiden harus diberhentikan.

Pendapat ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, apakah benar presiden melakukan pelanggaran atau tidak.

"Bila dalam pansus penyelidikan hak angket ini ditemukan bukti-bukti dugaan kecurangan, maka proses selanjutnya dilanjutkan oleh MK," pungkas dia.

Baca juga: PDIP Berjaya hingga Nasdem Loyo di DPRD Sulut Dapil Manado, Ini Tanggapan Ferry Liando

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com