Pemilu 2024
PARA Syndicate Sebut Pemilu - Pilpres 2024 Terburuk Sepanjang Reformasi
Pesta demokrasi mulai Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai terburuk sepanjang 25 tahun reformasi.
TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Pesta demokrasi mulai Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai terburuk sepanjang 25 tahun reformasi.
Pemilu 2024 diwarnai tuduhan nepotisme pencalonan Gibran Rakabuming hingga cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selama 25 tahun reformasi, Indonesia telah enam kali menyelenggakan pemilu. Kemudian lima kali pilpres, pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung, tahun 2004-2029-2014-2019-2024.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai Pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk dan brutal.
Dikatakan Ari hal itu dikarenakan banyak masalah yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Pemilu kita tahun 2024, pemilu yang tidak baik-baik saja. Pemilu yang banyak masalah. Kalau Pak Jusuf Kalla bilang ini pemilu paling buruk dalam sejarah. Saya berani mengatakan ini adalah pemilu yang paling brutal dalam era Indonesia hari ini," kata Ari kepada awak media di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Mengapa paling buruk dan mungkin paling brutal, kata Ari. Hal itu dinilainya memang banyak sekali proses pemilu yang mungkin berjalan tidak sepatutnya.
"Sebuah hasil pemilu tentu memerlukan proses yang baik. Tetapi proses pemilu hari ini saya pikir bukan mengantarkan suara rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Tetapi karena kekuasaan dilanggengkan," jelasnya.
Kemudian Ari menyinggung banyaknya kritik dari para guru besar, tokoh-tokoh lintas agama. Menyampaikan pesan pelanggaran etik dan moralitas di Pemilu 2024.
"Jadi memang pemilu kita ini jauh dari pemilu yang berintegritas, bermartabat dan demokratis. 'Kebebasan' yang kita soroti dalam tiga tahap pra pemilu, hari pemilu dan pasca pemilu," tegasnya.
Menurutnya hal itulah yang menjadi pekerjaan rumah semua pihak ke depan. Ketika pasca pemilu apakah kemudian hasil pemilu, punya legitimasi moral dan etik.
"Karena memang hari ini ketika bicara secara hukum aman. Tapi etika dan moral dilanggar. Sehingga itu tidak termaktub dalam hukum-hukum yang ada. Ini yang kemudian menjadi pemilu kita saat ini sangat buruk dan brutal," tegasnya.
Keterangan foto: Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo di Jakarta Selatan.
(Tribunnews.com Rahmat W Nugraha)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.