Jokowi Mengaku Diajak Kaesang Bolak-Balik Kampanye PSI, Sesuai Kententuan Undang Undang

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya sudah berulang kali diajak putra bungsunya sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk mengampanyekan PSI.

Tapi Jokowi tak memberikan jawaban tegas atas ajakan Kaesang tersebut sembari menyinggung Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Oh iya, saya sudah diajak bolak-balik, tapi sekali lagi, saya menyampaikan ketentuan Undang-undang saja, Undang-undang Pemilu saja sudah ramai ya," ujar Jokowi di Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024).

Pada kesempatan itu juga, Jokowi juga menyinggung soal polemik soal pernyataannya terkait undang-undang yang membolehkan ia dan para menteri berkampanye.

"Saya menyampaikan ketentuan Undang-undang saja sudah ramai," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilu.

Pernyataannya itu lantas disorot sejumlah pihak. Setelah pernyataannya ramai diperbincangkan, Jokowi pun menegaskan hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mantan Gubernur DKI itu menekankan, pernyataan sebelumnya yang disampaikannya pada Rabu (24/1/2024) soal presiden yang boleh memihak calon tertentu dan berkampanye sudah sesuai dengan aturan.

"UU Nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024).

"Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU pemilu, jangan ditarik kemana-mana," tegas ayah dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka itu.

TPN Ganjar-Mahfud Sindir Jokowi 'Manusia Biasa dan Bukan Negarawan'

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyuarakan penolakan terhadap politik dinasti.

Menurutnya, Politik Dinasti sangat tidak bagus untuk sebuah negara yang menjunjung demokrasi Indonesia.

Politik Dinasti di Indonesia akan terjadi ketika putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, terpilih menjadi wakil presiden (wapres) RI.

Sebagaimana diketahui, Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2024 berpasangan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kita belum pernah melihat ada sebuah gerakan yang menginginkan mengubah sistem di masa reformasi kita ini.

Mengubah sistem walaupun secara tidak langsung, tapi ingin melanggengkan sebuah dinasti yang menurut saya bukan dinasti yang pantas

untuk dilanjutkan," kata Chico dalam acara relawan Ganjarian Spartan Swiss, yang hadir melalui daring, Minggu (28/1/2024) malam.

"Dalam artian, sorry-sorry saja nih yah, kita ngomong apa adanya ya.

Masak mau sih punya wapres seperti Gibran?" ujar Chiko seperti dilanasir Kompas.com.

Chico mengeklaim, tidak ada yang menginginkan Gibran menjadi wakil presiden.

Ia pun membandingkan rekam jejak Gibran dengan anak-anak pemimpin bangsa lain yang menurut dia memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni.

"Enggak usah jauh-jauh ke Inggris lah. Kita bicara negara tetangganya Indonesia, Brunei Darussalam misalnya.

Itupun anak-anak rajanya, keponakan raja semuanya harus bersekolah di sekolah-sekolah yang terbaik, yang peringkatnya terbaik di dunia," imbuhnya.

"Untuk menggembleng dan memantapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsanya.

Masalahnya, ini kan (Gibran) tidak memantapkan dirinya, tetapi dipaksakan dirinya untuk menjadi pemimpin kita," kata dia.

Atas hal tersebut, Chico berharap semua pihak menolak Gibran memimpin bangsa dan negara.

Dia menyerukan para pendukung Ganjar-Mahfud bekerja lebih keras mencari suara dari rakyat untuk kemenangan Pilpres 2024.

Menurut dia, suara untuk memenangkan Ganjar-Mahfud tidak hanya cukup jika dari kelompoknya sendiri.

Harapan saya memang kembali lagi saya tegaskan bahwa tidak cukup kalau hanya kita yang memilih.

Artinya, kita tetap harus mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita," pungkas politikus PDI-P itu.

Pada kesempatan yang sama Chico Hakim juga menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu.

Menurut dia, dari pernyataan itu, menandakan Jokowi bukanlah negarawan.

"Memang dia mengacu pada undang-undang. Di situ kan kita bisa lihat bahwa sosok Jokowi ini adalah akhirnya manusia biasa.

Dia hanyalah politisi biasa, dia bukan seorang negarawan yang selama ini kita anggap Beliau berada dalam posisi itu," kata Chico.

Chico mengatakan itu bukan tanpa alasan. Menurut dia, Jokowi lebih tepat disebut politikus biasa yang hanya mengincar kemenangan pada pemilu, bukan berpikir pada kehidupan dan generasi mendatang.

"Seperti yang ada perkataan yang pernah disampaikan tokoh internasional, saya lupa namanya ya, bahwa seorang negarawan itu berpikir

untuk kehidupan yang akan datang dan generasi yang akan datang, tetapi seorang politisi itu berpikir untuk pemilu yang berikutnya," ucap Chico.

Ia berpendapat bahwa Jokowi memang bisa disebut sukses dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lainnya ketika menjabat sebagai presiden.

Namun, yang disayangkan menurut dia, Jokowi tidak bisa menahan nafsu untuk berkuasa lebih dari dua periode.

"Dan ketika gagal untuk tiga periode, dia mencalonkan anaknya untuk maju," ucap politikus PDI-P itu.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Bukan Negarawan, Tanya Rakyat Apakah Gibran Layak Jadi Wapres

Artikel ini telah tayang di Kompas.com