Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pilpres 2024

Jokowi Mengaku Diajak Kaesang Bolak-Balik Kampanye PSI, Sesuai Kententuan Undang Undang

Jokowi mengaku diajak Kaesang bolak-balik kampanye-kan PSI. Berpegang pada kententuan Undang Undang.

Editor: Frandi Piring
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/ MUCHLIS JR
Jokowi diajak Kaesang bolak-balik kampanye-kan PSI. Berpegang pada kententuan Undang Undang. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya sudah berulang kali diajak putra bungsunya sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk mengampanyekan PSI.

Tapi Jokowi tak memberikan jawaban tegas atas ajakan Kaesang tersebut sembari menyinggung Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Oh iya, saya sudah diajak bolak-balik, tapi sekali lagi, saya menyampaikan ketentuan Undang-undang saja, Undang-undang Pemilu saja sudah ramai ya," ujar Jokowi di Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024).

Pada kesempatan itu juga, Jokowi juga menyinggung soal polemik soal pernyataannya terkait undang-undang yang membolehkan ia dan para menteri berkampanye.

"Saya menyampaikan ketentuan Undang-undang saja sudah ramai," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilu.

Pernyataannya itu lantas disorot sejumlah pihak. Setelah pernyataannya ramai diperbincangkan, Jokowi pun menegaskan hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mantan Gubernur DKI itu menekankan, pernyataan sebelumnya yang disampaikannya pada Rabu (24/1/2024) soal presiden yang boleh memihak calon tertentu dan berkampanye sudah sesuai dengan aturan.

"UU Nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024).

"Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU pemilu, jangan ditarik kemana-mana," tegas ayah dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka itu.

TPN Ganjar-Mahfud Sindir Jokowi 'Manusia Biasa dan Bukan Negarawan'

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyuarakan penolakan terhadap politik dinasti.

Menurutnya, Politik Dinasti sangat tidak bagus untuk sebuah negara yang menjunjung demokrasi Indonesia.

Politik Dinasti di Indonesia akan terjadi ketika putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, terpilih menjadi wakil presiden (wapres) RI.

Sebagaimana diketahui, Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2024 berpasangan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved