Kontroversi Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye Pilpres 2024, Pengamat Singgung Gibran

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Kontroversi ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh berkampanye dan memihak pada Pemilih Presiden (Pilpres) 2024 ramai di publik.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo pertanyakan pelaksanaan presiden jika ingin berkampanye tanpa gunakan fasilitas negara.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan  presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. 

"Itu presiden bicara soal hak boleh dan tidak boleh. Ya memang secara Undang-Undang punya hak untuk berkampanye," kata Ari kepada Tribunnews.com di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Ari melanjutkan presiden boleh kampanye asal ada syaratnya. Pertama harus cuti dan kedua tidak menggunakan fasilitas negara.

"Dalam konteks menteri okelah cuti bisa diatur dan kemudian tidak menggunakan fasilitas negara. Hanya pengamanan saja," kata Ari.

Tetapi menurutnya untuk presiden bagaimana melepaskan atribut fasilitas negara. Pengamanan dan protokoler pasti semua sudah melekat.

"Dan posisi itu berbeda antara presiden dan menteri. Presiden itu antara dia sebagai presiden dan sebagai orang tuanya Gibran. Itu kan melekat tidak bisa dipisah-pisah," tegasnya.

Ia menegaskan aturan itu nampaknya hanya normatif saja. Tapi sisi lain, dalam sisi pelaksanaan itu susah.

Sebagimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan.

Letakan Etika di Atas Aturan

Sejarawan Prof Anhar Gonggong angkat bicara terkait pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden boleh memilihak dan berkampanye di pemilihan umum.

Menurut Anhar terkait hal itu seorang pemimpin harus meletakkan etika di atas aturan.

"Kalau dari segi aturan tidak ada permasalahan. Artinya berdasarkan Undang-Undang diperkenankan," kata Anhar di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Anhar lalu menyinggung pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahwa presiden berkampanye sebuah pelanggaran, karena melanggar sumpah.

"Jadi kalau saya, memang di samping melanggar sumpah. Sebenarnya seseorang pemimpin itu harus meletakkan etika di atas segala-galanya," sambungnya.

Sejarawan berusia 82 tahun itu mengungkapkan jika aturan berbunyi memperbolehkan. Tetapi hari nurani mengungkapkan tidak pantas dilakukan. 

"Maka saya pilih etik atau tidak untuk melakukan itu," tegasnya.

Menurutnya hal itu yang harus dipikirkan oleh siapapun. Karena kata Anhar, ketika aturan tidak dilandasi oleh etika. Maka Aturan itu bisa amburadul akibatnya.

"Itu persoalan besar kita. Maka saya berharap tolong siapapun dia, apalagi dia pemimpin, dahulukan etika," harapnya.

Ia menegaskan etika jangan dilompati bisa rusak semua. Anhar lalu mencotohkan apa yang terjadi dengan Mahkamah Konstitusi. 

"Ketika memberikan ruang kepada Gibran menjadi wakil yang dilompati bukan hanya aturan. Yang dilompati adalah etika. Jadi saya berharap siapapun ke depan yang tampil sebagai pemimpin tolong jangan sekedar membaca aturan tapi periksa bagaimana seharusnya aturan itu dijalankan dengan landasan etika. Dan ingat Pancasila adalah etik dalam bernegara," tegasnya. (Tribunnews.com Rahmat W Nugraha)