Pilpres 2024
Aturan Baru Debat Pilpres 2024: Anies-Prabowo-Ganjar Wajib Jelaskan Istilah Asing
Debat dikhususkan buat Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Debat ketiga Pilpres 2024 berlangsung Minggu 7 Januari 2024. Debat dikhususkan buat Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan debat berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, selama 120 menit.
Pada debat ketiga nanti, capres perlu menjelaskan singkatan dari pertanyaan atau sanggahan terhadap capres lain.
Capres juga hanya menggunakan satu mikrofon bulit-in atau yang terpasang podium masing-masing.
Penggunaan mikrofon built-in ini sekaligus untuk mengurangi kans capres meninggalkan podium saat debat.
Debat kali ini mengangkat empat tema besar, yaitu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.
"Pada saat rapat tadi disepakati penggunaan podium tetap dilakukan. Dia (podium) posisinya memang seperti jangkar. Kalau yang debat pertama kan tanpa podium, asumsinya orang punya ruang gerak, lebih leluasa. Kalau podium kan dibatasinya di podium," kata anggota KPU RI August Mellaz selepas rapat bersama tim tiga pasangan capres-cawapres di Kantor KPU RI, Rabu (27/12/2023).
"Yang kedua, mikrofonnya satu saja, jadi (mikrofonnya) tetap di podium. (Mikrofonnya) dipasang di situ. Jadi asumsinya ruang geraknya di podium itu saja," lanjut dia.
Aturan baru lainnya pada debat ketiga yakni terkait dengan penggunaan singkatan atau istilah asing. Apabila capres bertanya menggunakan singkatan atau istilah asing saat debat, ia wajib menjelaskan singkatan atau istilah tersebut ke capres lainnya.
"Langkah pertama tentu kita ingatkan ke tim paslon untuk memastikan agar itu (penggunaan singkatan dan istilah asing/tak familiar) tidak terjadi. Tetapi kalaupun itu ada memang sebagai suatu pertanyaan, itu dipanjangkan," kata Mellaz.
KPU juga telah mengumumkan 11 panelis Debat Ketiga Pilpres 2024. Mereka adalah para pakar pertahanan, hubungan internasional hingga geopolitik.
Berikut profil singkat 11 panelis:
- Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia.
Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UI.
Magister Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Keio, dan Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Nottingham.
Pada 2004 sempat menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, sejak 17 April 2020.
- Angel Damayanti
Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus Dosen Hubungan Internasional Fisipol UKI.
S2 di Universitas Indonesia, Strategic Studies/International Studies dan Counter Terrorism di S Rajaratnam School of International Studies.
Doktoral di National University of Singapore pada 2013.
Dosen di Program Doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK) dan Peneliti Senior di Center for Security and Foreign Affairs (CESFAS) UKI.
- Curie Maharani Savitri
Dosen di Program Studi Konflik dan Keamanan di Universitas Binus.
Doktoral dari Universitas Cranfield pada 2016.
Aktif bekerja pada isu-isu manajemen pertahanan dengan Kementerian Pertahanan RI, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Evi Fitriani
Guru Besar Hubungan Internasional Fisipol UI. Ia pernah menjabat sebagai ketua Departemen HI FISIP UI (2012-2016)
Sarjana di Departemen HI FISIP UI pada 1993.
Magister pertama di Leeds University, United Kingdom, pada 1994 dan program magister kedua di Ohio University, USA, pada 1995.
Doktoral dari Australian National University (ANU) pada 2011.
- I Made Andi Arsana
Dosen dan peneliti di Departemen Geodesi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Pakar di bidang Geospasial Hukum Laut.
Doktor Hukum Laut Internasional dari Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), University of Wollongong (2008-2014).
Magister dari University of New South Wales, Australia dengan fokus pada penentuan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste.
Terlibat dalam revisi edisi ke-5 Manual Aspek Teknis Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (TALOS) yang diterbitkan Biro Hidrografi Internasional, Monaco.
- Ian Montratama
Dosen program studi Hubungan Internasional, Universitas Pertamina.
Sarjana pada Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1999.
Magister di European Business (ME.B.), EDHEC Lille, Prancis pada 2000-2001.
Doktor jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung.
- Irene Hiraswari Gayatri
Peneliti senior di Pusat Riset Politik Indonesia Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Doktoral dari Monash University's Gender, Peace and Security (GPS) Centre, School of Social Sciences, Faculty of Arts pada 15 November 2023.
Magister dari Departemen Penelitian Perdamaian dan Konflik Universitas Uppsala di Swedia.
Sempat di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2017 hingga 2018.
- Kusnanto Anggoro
Pakar keamanan dan pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan).
Dosen di Universitas Indonesia, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal).
Pengamat militer dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Laksamana TNI (Purn) Marsetio
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan.
Lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut (AAL) pada 1981.
Dosen di Naval War College USA, di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, di Sesko TNI, dan Lemhannas.
- R Widya Setiabudi Sumadinata
Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjadjaran (Unpad).
Studi keamanan dan pertahanan, hubungan sipil-militer, penyelesaian konflik, manajemen konflik, studi Perdamaian, kontra-terorisme, studi ASEAN, studi Tiongkok, serta demokrasi dan HAM.
Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.
Magister Manajemen dan Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung dan program Magister Pertahanan Strategis, Universitas Pertahanan Indonesia (2010-2011).
Doktor dari program Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran (2007-2012).
- Philips J Vermonte
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Ketua Asosiasi Jajak Pendapat Indonesia (Persepi).
PhD Ilmu Politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat.
Magister Studi Internasional di University of Adelaide, Australia.
(Tribun)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.