72 Hari Menuju Pilpres 2024 - Demokrat dan TPN Tanggapi Tak Ada Debat Muhaimin-Gibran-Mahfud

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Kontroversi tak ada debat khusus cawapres Muhaimin Iskandar - Gibran Rakabuming - Mahfud MD pada tahapan kampanye Pilpres 2024.

Partai Demokrat menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah tepat. Publik ingin melihat chemistry capres dan cawapres dalam debat.

Berbeda Direktur Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, M Choirul Anam, mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat terkait diubahnya format debat capres dan cawapres oleh KPU pada Pilpres 2024 ini.

Kata Anam, banyaknya pertanyaan tersebut didapatinya ketika melakukan kunjungan ke Malang dan Makassar beberapa hari ini selaku Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud.

Ia mengatakan masyarakat menyampaikan kekecewaan kepadanya. Masyarakat, kata Anam, juga mempertanyakan mengapa debat pemilu berubah khususnya soal debat cawapres.

Padahal, lanjut Anam, pada saat Pilpres 2019 format debatnya berlangsung vis a vis antara capres dengan capres, cawapres dengan cawapres.

Menurut masyarakat yang ditemuinya, kata Anam, mereka merasa kehilangan kesempatan untuk mengenal cawapresnya, mendengar langsung komitmennya, serta untuk menyaksikan masing-masing cawapres mempertahankan visi misinya saat berhadapan dengan cawapres yang lain.

Mereka, kata Anam, juga kecewa karena kehilangan momentum yang baik untuk mengenal masing-masing cawapres lebih dekat dan menyaksikan langsung di berbagai media.

"Mereka juga menyampaikan pertanyaan. Kenapa kok ini diubah? Ada apa ini? Apakah ini masih berhubungan dengan konteks proses pencalonan pasca Mahkamah Konstitusi?" kata Anam ketika dikonfirmasi pada Minggu (3/12/2023).

"Apakah ini berhubungan dengan strategi pemenangan dari salah satu calon yang menghindari debat-debat publik seperti itu? atau ini ada skenario lain yang menguntungkan salah satu paslon? Mereka bertanya kepada saya seperti itu," sambung dia.

Anam mengaku tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena menurunya hal tersebut bukan kapasitasnya.

Oleh karena itu menurutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab dengan serius oleh KPU.

"Apalagi pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini salah satunya timbul kecurigaan dengan konteks pemilu yang berlangsung saat ini. Itu penting menurut saya untuk direspons secara serius, secara lugas, secara terang benderang sehingga tidak ada syak wasangka, tidak ada mispersepsi dan sebagainya. Sehingga proses pemilu kita berjalan dengan baik," kata Anam.

Baginya selaku Direktur Kampanye TPN Ganjar Mahfud, pemilu harus dimaknai sebagai ruang perjumpaan antara calon pemimpin dan yang dipimpin yakni antara capres cawapres dengan masyarakatnya.

Hal tersebut, kata dia, dilakukan agar publik luas mengetahui langsung kapabilitas, integritas, kapasitas, penguasaan visi misi, dan mempertahankan visi misi di hadapan calon-calon yang lain.

"Ini penting untuk menyajikan berbagai informasi secara langsung kepada publik," kata Anam.

Format Debat Diubah

KPU RI Hasyim Asy’ari memastikan debat cawapres akan dilaksanakan agar pemilih bisa melihat sejauh mana kapasitas para calon pemimpin negeri.

Debat cawapres tetap ada karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Format debat nantinya dibagi menjadi lima yakni tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

Hanya saja, Hasyim menjelaskan format debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 akan berbeda dibandingkan dengan Pilpres tahun 2019.

Menurutnya, format debat capres-cawapres pada tahun ini dibuat jauh lebih variatif.

Dalam lima kali debat itu, masing-masing pasangan hadir tidak terpisah agar publik dapat melihat kerja sama di antara mereka.

"Kemudian supaya publik semakin yakin team work antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," tegas Hasyim kepada wartawan, Sabtu (2/12/2023).

KPU pun memberikan proporsi waktu yang berbeda kepada capres dan cawapres untuk berbicara.

Ketika debat capres, porsi capres untuk bicara akan lebih banyak, sebaliknya saat debat cawapres.

Hasyim menyampaikan aturan baru itu telah disepakati oleh semua pasangan calon.

Pihaknya sekaligus membantah tuduhan bahwa ada permintaan dari satu paslon agar debat cawapres ditiadakan.

"Ketika debat cawapres proporsinya akan cawapres yang lebih banyak," ungkapnya.

Hasyim menambahkan urutan debat dan tema debat untuk calon presiden dan calon wakil presiden hingga saat ini belum tuntas dibahas.

KPU masih mematangkan usulan metode debat capres-cawapres yang diusulkan oleh tim pasangan capres-cawapres masing-masing.

"Rapat pertama dengan tim paslon Rabu (29/11/2023) kami minta tim paslon untuk usulkan metode, mekanisme, dan topik debat. Usulan itu kita matangkan lagi sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya," paparnya.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mempertegas bahwa dalam setiap debat capres dan cawapres bakal sama-sama didampingi oleh pasangannya.

Menurutnya, aturan baru ini tidak melanggar perundang-undangan pemilu.

"Di setiap debat, rencananya akan didampingi oleh pasangan masing-masing," ucap Idham.

"Misalnya pada saat debat capres, aktor utamanya adalah capres itu sendiri dalam menyampaikan pendalaman materi visi, misi, dan program pencalonan," sambungnya.

Berdasarkan Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu, yang menjadi aktor utama dalam debat adalah capres atau cawapres itu sendiri.

Tergantung saat itu debat diperuntukkan bagi capres atau cawapres.

KPU sebelumnya telah menetapkan jadwal debat kandidat Pilpres 2024 sebanyak lima kali.

Debat perdana digelar pada Selasa, 12 Desember 2023.

Nantinya debat akan ditayangkan di stasiun TV nasional dengan total durasi 150 menit.

Rinciannya 120 menit untuk segmen debat dan sisanya untuk iklan.

Kekompakan Penting

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani merespons keputusan KPU yang mengubah format debat capres yang berada dari kontestasi Pilpres sebelumnya.

Menurut Kamhar bahwa diubahnya format tersebut merupakan hal yang pas.

Diketahui pada pilpres sebelumnya debat capres dan cawapres dilakukan terpisah. Sementara itu pada Pilpres 2024 debat tak lagi dilakukan terpisah, melainkan bersamaan.

"Pengaturan debat capres dan cawapres dalam format yang berbeda dengan 2019 yang lalu kami nilai sudah pas. Format saat ini pasangan capres dan cawapres selalu hadir bersama-sama meskipun ada porsi 3 debat untuk capres sebagai yang utama dan 2 porsi debat cawapres mendapatkan porsi lebih besar," kata Kamhar kepada Tribunnews.com Sabtu (2/12/2023).

Pada format ini, menurutnya publik akan disajikan pentingnya kebersamaan dan chemistry yang terbangun antara Capres dan Cawapres.

"Berbeda dengan format pada 2019 yang lalu, masing-masing secara terpisah antara capres dan cawapres," jelasnya.

Kamhar melanjutkan bahwa kebersamaan dan kekompakan ini memiliki nilai penting untuk harmoni dan stabilitas pemerintahan mendatang.

"Jangan sampai masih sebatas calon saja sudah sering silang pendapat yang berlawanan. Jadi kami menyambut dan menilai ini positif," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa publik tentunya mendambakan pasangan capres dan cawapres ke depan bisa menjadi dwi tunggal. Kompak dalam relasi yang harmonis, memiliki chemistry satu sama lainnya, dan saling mengisi.

(Tribunews/Rahmat W Nugraha)