77 Hari Menuju Pilpres 2024 - Kepuasan terhadap Jokowi Turun, Lampu Kuning Prabowo-Gibran

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Lampu kuning atau peringatan bagi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Approval rating (tingkat kesukaan) terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun.

Prabowo-Gibran yang mengusung visi keberlanjutan paling diasosiasikan dengan Jokowi. Jokowi effect akan berdampak terhadap elektabilitas paslon nomor urut 2 ini.

Jajak pendapat Indopol Survey & Consulting periode November 2023 yang dirilis ke publik pada Senin (27/11/2023), menunjukkan angka kepuasan Jokowi berada di 74,28 persen.

"Tren kepuasan kinerja Presiden Jokowi bulan November 2023 ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yakni sebesar 2,82 persen, dari 77,1 persen menjadi 74,28 persen, dari total jumlah yang puas dan sangat puas," ungkap Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto, dalam paparannya dikutip dari wartakota.

Survei dilakukan pada 6-12 November 2023 itu menunjukkan kepuasan terhadap pemberantasan korupsi mengalami penurunan 7,2 persen sejak bulan Juni 2023, yaitu dari 60,48 persen menjadi 53,3 persen.

Kemudian pada aspek pelaksanaan demokrasi yang juga mengalami tren menurun sejak Juni 2023, yaitu dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen.

Selain itu, aspek penegakan dan penyelenggaraan hukum juga disebut Indopol menjadi salah satu penyebab 'rapor merah' pemerintahan Presiden Jokowi.

"Pasca putusan MK No 90 dan sidang etik oleh MKMK terkait dugaan pelanggaran etik Ketua Hakim MK terkait putusan syarat pendaftaran capres-cawapres memperparah kondisi buruknya penegakan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia," ungkapnya.

Hal itu ditunjukkan dari temuan 62,1 persen publik yang mengetahui tentang keputusan itu, sebesar 51,45 persen menyatakan tidak setuju.

Alasan publik tidak setuju karena keputusan MK tersebut penuh dengan unsur politis karena memberikan karpet merah anak presiden ditengarai adanya praktik nepotisme.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menanggapi hasil temuan survei Indopol.

Menurutnya, penegakan hukum yang ada saat ini belum menunjukkan Indonesia adalah negara hukum sebagaimana amanat konstitusi.
"Tadi relevan dengan yang sudah disampaikan Indopol, terjadi penurunan grade demokrasi, perspektif demokratis, dan perspektif penegakan hukum di Indonesia," ungkap Aan.

Mengutip kesimpulan temuan survei, Aan mengatakan 84,67 persen publik setuju kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Sementara itu evaluasi kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin pada November 2023 ini kepuasan rendah berada pada bidang pembukaan lapangan kerja (49,76 persen) serta penanganan pengangguran dan kemiskinan (49,44 persen).

Lanjut Ratno menerangkan, jika membaca data hasil Indopol tentang buruknya situasi penegakan hukum di Indonesia, secara kualitatif sepertinya kandidat potensial yang dapat memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.