Nasib Guru SD Ini Tanda Tangan Kwitansi 9 Juta Terima Gaji Rp 300 Ribu, Ini Kata Forgupaki

Pembayaran upah yang tidak sesuai berdampak pada sistem pembelajaran bagi mahasiswa.

Sebab, para dosen harus menyesuaikan ongkos akomodasi untuk mengajar.

 "Jadi kami perhitungkan untuk transportasi Rp 1 juta itu cukupnya untuk berapa kali berangkat ke kampus, untuk berapa hari. Itu kami sesuaikan," katanya.

Beban lebih berat lagi, para dosen tersisa terpaksa harus merangkap mengajar beberapa mata kuliah.

Hal ini karena berkurangnya jumlah dosen yang ada.

"Dengan mengajar mata kuliah yang merangkap ini, harusnya kami dibayar lebih malahan. 

Tapi gaji kami saat ini seperti disamakan dengan petugas cleaning service," katanya.

"Ini sangat disesalkan. Selama ini kami sudah mengupayakan dengan meminta kepada direktur untuk bertemu pihak yayasan. 

Tapi selama ini tidak pernah berhasil," terangnya.

Selain itu, Panji bersama dosen-dosen lainnya sempat menanyakan kepada pihak kampus mengapa gajinya tak dibayarkan secara penuh.

Beberapa spanduk berisi kritik untuk yayasan kampus terpasang di depan pintu masuk Politeknik Kota Malang (Poltekom) di Jalan Raya Tlogowaru 3 Kota Malang, Jawa Timur pada Senin (20/11/2023).

Ia mengatakan bahwa pihak kampus menjanjikan akan membayar sisa kekurangan gaji tersebut, namun hingga saat ini ia hanya bisa menerima gaji hanya Rp1 juta perbulan.

Bahkan, dikatakannya, terdapat dosen-dosen yang keluar dan meninggal saat pandemi Covid-19 tetapi gajinya belum diselesaikan, atau belum diberikan kepada keluarga mereka.

"Pernah kami menanyakan soal hanya dibayar Rp 1 juta, dan dari direktur atau wakil direktur itu cuma menjanjikan akan dibayar sisanya. 

Tapi buktinya apa sampai sekarang ya cuman Rp 1 juta setiap bulan," kata Panji.

Kendati begitu, pria yang sudah menjadi dosen di Poltekom sejak 2010 itu juga mengaku heran dengan maksud pihak kampus masih menerima mahasiswa baru tahun 2023.

Padahal, situasi dan kondisi kampus tidak ada kejelasan.

"Ada satu angkatan mahasiswa baru 2023 ini belum mengikuti mata perkuliahan. 

Dari direktur tidak pernah menghubungi dosen terkait, mekanisme mengajar dan gajinya seperti apa," jelas Panji.

"Sehingga yang menjadi korban para mahasiswa baru ini karena tidak ada kejelasan," sambungnya.

Sementara pihak yayasan bungkam meski para mahasiswanya menuntut tanggung jawab upah dosen, pembenahan bangunan hingga keberlanjutan aktivitas perkuliahan.

Sekretaris Yayasan Poltekom Malang yang juga Anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, enggan memberikan komentar soal kondisi kampus yang terletak di Jalan Tlogowaru, Kota Malang itu.

Saat ditemui di Kantor DPRD Kota Malang, Rabu (22/11/2023), Suryadi mengarahkan para jurnalis bertanya ke pimpinan yayasan.

Dia juga tak memberikan jawaban yang jelas dan tegas saat ditanya siapa suhu yang dimaksud.

"Langsung ke suhu-suhunya saja." kata politisi yang juga maju kembali sebagai caleg DPRD Kota Malang itu.

(Sumber TribunJatim)