Ganjar Pranowo Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Singgung Soal Adanya Rekayasa dan Intervensi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bacapres usungan PDIP Ganjar Pranowo kembali mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kritikan terbaru disampaikan dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Sebelumnya Ganjar juga mengkritik Jokowi saat berkunjung ke Bali pada Kamis, 2 November 2023 lalu.

Lantas apa saja kebijakan dan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dikritik oleh Ganjar Pranowo?

Kali ini Ganjar mengkritik penegakan hukum era Jokowi.

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Minggu 19 November 2023, BMKG: 23 Wilayah Waspada Alami Cuaca Ekstrem

Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi saat ini jeblok.

Sebelumnya, dalam beberapa acara, Ganjar sempat menyebut nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, saat ini ia tak segan rapornya bernilai lima.

Ganjar kemudian ditanya apakah saat ini nilai rapor itu sudah menurun.

"Betul," kata Ganjar saat menghadiri acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023), dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," katanya.

Dia tidak menjelaskan kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai itu, Ganjar menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujar dia menjelaskan.

Ganjar kemudian ditanya apa yang akan dilakukannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegakan hukum jika terpilih sebagai presiden.