Jubir TPN Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Tuding Polisi Tak Netral

TRIBUNMANADO.CO.ID - Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya mengenai aparat polisi yang tidak netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Jubit TPN yang dimaksud yakni, Aiman Witjaksono.

Aiman Witjaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya imbas tudingan kepada polisi yang dianggap tidak netral dalam Pemilu 2024.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya telah menerima enam laporan yang ditujukan untuk Aiman Witjaksono.

Enam laporan tersebut dilayangkan oleh Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringin Aktivis MUDA Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai.

"Telah diterima enam laporan polisi," ungkap Trunoyudo, Selasa (14/11/2023).

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan Aiman bakal diperiksa terkait laporan yang ditujukan kepadanya.

Selain Aiman, kata Ade, Polda Metro Jaya juga akan mengundang sejumlah saksi-saksi dan ahli, seperti ahli hukum pidana hingga ahli ITE.

“Ya nanti ya (Aiman bakal dipanggil). Jadi ada tahapan-tahapan ini ya,” ujar Ade, Selasa, kepada awak media.

"Dan langkah selanjutnya penyelidik juga akan mengundang klarifikasi terhadap beberapa saksi terkait dari dugaan tindak pidana yang terjadi," imbuh dia.

Diketahui, salah satu organisasi yang melaporkan Aiman, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, telah menyerahkan laporan ke Polda Metro Jaya pada Senin (13/11/2023).

Pernyataan Aiman Witjaksono soal Polisi Tak Netral di Pemilu 2024

Pada Jumat (10/11/2023), Aiman Witjaksono mengunggah sebuah video di akun Instagramnya.

Dalam unggahan tersebut, Aiman mengaku mendapatkan informasi soal adanya permintaan dari sejumlah Polres di Jawa Timur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, agar memasang CCTV yang terintegrasi dengan monitor di Polres.

Menurut Aiman, dari salah satu surat yang beredar, yaitu dari Polres Blitar Kota, pihak Polres meminta kepada KPU dan Bawaslu agar memasang CCTV beresolusi high definition (HD) dan didukung audio.