PDIP Menyebut Isu Tunda Pemilu Terorganisir Rapi, Tak Percaya Awalnya Digiring Menteri Bahlil

Djarot menilai ada upaya-upaya penundaan Pemilu tersebut. Hal itu, kata Djarot terlihat ketika adanya menteri-menteri yang menyebut perlu adanya kajian penundaan Pemilu.

"Dan itu juga sudah diakui kan memang ada upaya-upaya untuk menunda ya. Ingat loh saya ini di Badan Pengkajian MPR,

yang ditugaskan waktu itu untuk mengawal agar haluan negara, GBHN itu masuk menjadi Tap MPR.

Sehingga waktu itu ditugaskan untuk melakukan amendemen, kajian ya, amendemen terbatas, saya garis bawahi, amendemen terbatas, khusus di pasal 3," papar dia.

"Tetapi begitu ada berbagai macam informasi yang disampaikan terlebih dahulu oleh beberapa menteri, bahwa perlu dikaji penundaan Pemilu, artinya apa?

Artinya itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan amendemen UUD 1945 khususnya pasal 7 tentang periodisasi masa Presiden," sambungnya.

Namun, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta untuk berhenti berbicara terkait amandemen.

Sebab, kata Djarot, hal itu dapat menjadi pintu masuk bagi masalah-masalah yang lain.

"Oleh sebab itu, setelah ramai-ramai seperti itu, saya diperintah oleh bu Ketua Umum setop, setop, tidak usah lagi berbicara masalah amendemen terbatas,

karena berbahaya dan bisa dijadikan pintu masuk, merembet ke pasal-pasal yang lain. Makanya kita setop," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bicara soal isu tiga periode kini dibahas lagi oleh PDIP.

Dia merespons dengan menceritakan soal awal mula munculnya isu penundaan Pemilu.

"Ada di media itu bicara tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang.

Saya mau sampaikan ya yang ngomong tentang isu penundaan pemilu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia," ucapnya pada kata sambutan Deklarasi Penerus Negeri di Djakarta Theater, Sabtu (28/10).

"Kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa," sambungnya.