Mata Lokal Memilih
PDIP Bakal Dicap Main Dua Kaki, Terbantahkan Jika Pecat Jokowi dan Gibran
Ubedilah Badrun menilai seharusnya PDIP lebih legowo menerima keputusan kader yang tidak mendukung keputusan partai
TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini jadi sorotan.
Pasalnya PDIP baru saja ditinggal salah satu kader terbaiknya Gibran Rakabuming Raka.
Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Terkait dengan hal itu Analis Sosial Politik, Ubedilah Badrun angkat bicara.
Ubedilah Badrun menilai seharusnya PDIP lebih legowo menerima keputusan kader yang tidak mendukung keputusan partai, lebih memilih calon lain.
Analis dari Universitas Negeri Jakarta mengatakan mencitrakan sebagai korban dari pilihan ini tidak membuat PDIP untung, sebaliknya menyebabkan adanya persepsi miring dari publik.
"Hingga saat ini PDIP tidak memberhentikan keanggotaan Jokowi dan Gibran dari anggota partai maka PDIP dengan mudah dinilai publik sedang melakukan dramaturgi politik," kata Ubedilah Badrun saat dikonfirmasi Tribunnews, Selasa (31/10/2023).
Ubedilah pun khawatir, jika sikap PDIP itu nantinya bakal dicap bermain di dua kaki.
Namun, jika PDIP memberhentikan Jokowi dan Gibran dari statusnya sebagai kader partai dan memberhentikannya, maka penilaian bermain dua kaki menjadi batal karena terbantahkan.
"Maknanya PDIP benar-benar kecewa terhadap Jokowi," jelasnya.
Dia mengatakan partai berlambang banteng itu diduga sedang membuat strategi playing victim, seolah menjadi korban.
Padahal, dia menyebut bahwa ada anggapan dari publik yang kurang pas dari PDIP terhadap Jokowi selama ini.
"Strategi playing victim ini bisa efektif jika argumennya kuat diterima publik. Tetapi jika argumennya lemah maka tidak mungkin diterima publik, maknanya strategi itu tidak efektif," jelas dia.
Sementara, Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendro Budi Satrio mengatakan PDIP merasa sedih dengan kehilangan Jokowi dan Gibran.
"Jadi ini kesedihan yang wajar. Jika tidak marah-marah, maka akan mendapatkan simpati masyarakat Jokowi punya efek yang kuat untuk PDIP pada 2014 dan 2019, menyumbangkan elektabilitas 4 persen," kata dia.
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.