133 Hari Menuju Pilpres 2024 - Jokowi Bertemu SBY: Sinyal Dukung Prabowo hingga Isu Reshuffle

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memunculkan banyak spekulasi.

Di antaranya sebagai sinyal kuat Jokowi mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 dan isu Demokrat mendapat jatah menteri hingga reshuffle kabinet.

Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mencalonkan Prabowo.

Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, pertemuan Jokowi-SBY di Istana Bogor pada Senin (2/10/2023) mengindikasikan Jokowi bakal mendukung bakal capres Prabowo.

Kata dia, Demokrat sudah bergabung dengan KIM yang telah mendeklarasikan Prabowo sebagai bakal capres.

Adapun KIM saat ini beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, dan Partai Gelora.

"Dan Demokrat sudah dukung Pak Prabowo. Kalau Demokrat dapat (kursi menteri) juga, saya lagi mikir, jangan-jangan pak Jokowi kian kuat ke Prabowo-nya gitu kan. Kasihan temen sebelah saya," kata Mardani di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, dilansir Kompas.com, SBY terlihat melewati bagian depan Istana Bogor pada Senin sekitar pukul 16.52 WIB.

Presiden ke-6 RI itu kemudian masuk ke dalam kompleks Istana Bogor melalui pintu yang terletak di samping Gereja Zebaoth.

Pertemuan SBY dan Jokowi di dalam Istana Bogor berlangsung kurang dari satu jam. Setelah pertemuan selesai, Jokowi tampak mengantarkan SBY keluar dari Istana Bogor hingga masuk ke mobil yang ditumpanginya.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pertemuan keduanya itu akan membuat sejuk dinamika politik jelang Pilpres 2024.

"Silaturahmi ini kami yakini akan memberi dampak positif, membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk," ujarnya kepada wartawan, Senin. 

Momentum Terbebas dari Bayang-bayang Megawati

Pertemuan Jokowi dan SBY juga memunculkan spekulasi partai berlambang mercy ini akan mendapat jatah kursi menteri.

Maknanya Jokowi dianggap berupaya membebaskan diri dari bayang-bayang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY, yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam, Senin (2/10/2023) malam.

Umam menilai, pertemuan Jokowi dan SBY ini menegaskan kedua pemimpin yang selama ini berada di dua poros politik yang berbeda, tetap mampu membangun ruang komunikasi politik yang produktif menjelang Pemilu 2024.

Selain mendiskusikan isu politik kebangsaan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan Jokowi dan SBY mendiskusikan sejumlah isu politik praktis, termasuk terkait Koalisi Indonesia Maju yang menjadi tempat bernaung bagi Demokrat.

"Jika benar, maka hal ini akan menambah moril perjuangan kubu pencapresan Prabowo Subianto, yang seolah kini telah didukung oleh dua tokoh presiden, yakni Presiden RI ke-6 SBY dan Presiden RI ke-7 Jokowi," kata Umam.

Oleh karena itu, Umam bilang, merapatnya Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan ini wajar jika memunculkan spekulasi tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri di tengah merebaknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Terlebih, posisi Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik belakangan tampak mulai bergeser ke tengah, sekalipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya.

Di sisi lain, Umam menambahkan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.

Umam menilai, kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar. "Atau tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019 lalu," pungkas Umam. 

Gerindra: Belum Dengar Ada Reshuffle

Jokowi dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Partai Gerindra pun buka suara mengenai isu tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebutkan reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.

Khususnya untuk mengevaluasi menteri yang juga pembantu Presiden di dalam kabinet. "Reshuffle itu kan menjadi hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensil presiden berhak melakukan evaluasi terhadap pembantu-pembantunya," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Ia belum mendengar Presiden Jokowi bakal mereshuffle menterinya. "Saya belum dengar. Saya belum dengar saya belum mendapatkan informasi tentang hal itu," pungkasnya.

Sejumlah nama menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

Meskipun demikian belum ada konfirmasi resmi bahwa reshuffle kabinet tersebut akan dilakukan.

Sejumlah menteri yang terseret kasus hukum di antaranya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK pun telah melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.

Selain SYL ada juga Menpora Dito Ariotedjo yang terseret pusaran perkara korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo.

Ia disebut oleh saksi mahkota yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dito disebut menerima aliran dana untuk mengamankan perkara kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

Terkait hal tersebut Dito membantahnya. Ia mengatakan telah menyampaikan duduk permasalahan tersebut secara resmi ke aparat penegak hukum.

"Oh semua sudah disampaikan secara resmi dan formil," katanya usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

(Tribun)