Cak Imin Setuju Usulan Capres-Cawapres Diperiksa KPK Sebelum Ikut Pilpres 2024

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyetujui usulan capres dan cawapres harus diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum ikut kontestasi Pilpres 2024.

Cak Imin merespons soal adanya usulan pemeriksaan bagi seluruh capres dan cawapres oleh KPK tersebut setelah dirinya diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi di Kemnaker.

"Iya siapa itu, pokoknya semuanya harus siap," kata Cak Imin usai silaturahmi dengan Kiai dan Ibu Nyai di Pondok Pesantren Al Aqobah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini mengaku siap jika harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu oleh KPK.

Diketahui, Cak Imin sudah memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012.

"Iya saya siap, semuanya siap, dan kemarin bahkan saya sudah diperiksa kan," tukas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta KPK memeriksa semua bacapres dan bacawapres, menyusul pemeriksaan Cak Imin pada Kamis (7/9/2023).

Adapun Cak Imin baru saja mendeklarasikan sebagai bacawapres Anies Baswedan pada 2 September lalu.

"Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/9/2023).

Sahroni berpendapat, tindakan ini merupakan langkah positif agar semua pasangan bakal capres-cawapres yang maju bersih dari kasus korupsi.

Menurutnya, bakal capres dibayangi dugaan kasus korupsi.

Anies Baswedan misalnya, dikaitkan dengan kasus Formula E, Ganjar Pranowo dengan e-KTP, dan Prabowo Subianto dengan kasus Food Estate.

Lebih lanjut, Sahroni berharap pemeriksaan itu bakal membuat bakal capres dan cawapres tidak lagi dikaitkan kasus-kasus korupsi ketika mereka sudah resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Setelah semuanya diperiksa, KPK nanti bisa berikan clearance dan closure, umumkan saja apakah ada yang terlibat atau tidak," ujar Sahroni.

Baca juga: Anies-Cak Imin Duet Pemersatu Bangsa di Pilpres 2024, Ini 5 Alasannya

Tayang di Tribunnews.com